drberita.id -Dugaan korupsi APBD
Sumut di
Dinas Perhubungan tahun 2024 berjumlah puluhan miliar rupiah banyaknya menguap ke publik. Dugaan korupsi tersebut disampaikan belasan massa dari Ikatan Mahasiswa Sumatera Utara.
"Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara menganggarkan belanja barang dan jasa TA 2024 sebesar Rp 43.677.016.438,- dengan realisasi s.d 30 November 2024 sebesar Rp31.159.321.859,00 atau 71,34% dari anggaran. Realisasi tersebut di antaranya merupakan realisasi belanja barang yang dilakukan melalui e-purchassing," ungkap Koordinator aksi Ikatan Mahasiswa Sumatera Utara (IMA-SU) Juned Harahap di depan Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumut, Jalam Polonia, Medan, Rabu 5 Maret 2025.
Juned membeberkan dugaan korupsi belanja barang dan jasa Dinas Perhubungan Provinsi Sumut tersebut terjadi dengan modus kelebihan bayar, mark up dan kekurangan volume.
Dari investigasi yang dilakukan bahwa pekerjaan yang dilakukan penyedia jasa (rekanan) telah menjadi temuan PPK, PPTK, konsultan pengawas dan inspektorat pada November 2024.
Terlepas dari ada atau tidaknya pengembalian uang atau pembayaran ke kas daerah, kata Juned, penilaian kami telah terjadi bentuk penyalahgunaan wewenang, jabatan, dan keuangan yang merugikan APBD Sumut.
"Ini menjadi bukti kegagalan Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Utara Agustinus Panjaitan yang perlu dievaluasi oleh Gubsu Bobby Nasution ke depannya. Bobby harus bisa membersihkan Pemprovsu dari pejabat bermental korup," tegas Juned Harahap.
Juned juga membeberkan dugaan korupsi APBD Sumut tahun 2023 yang terjadi di Dinas Perhubungan, yaitu proyek bangunan gedung Kantor UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wilayah II Kabanjahe.
Berdasarkan dokumen kontrak, backup data, dan pemeriksaan fisik terhadap pekerjaan terdapat kekurangan volume sebesar Rp. 14.896.277. Begitu juga proyek pembangunan gedung Terminal Lubuk Pakam pada UPTD PSP Wilayah 1 Dinas Perhubungan Sumut.
"Pada proyek terminal terjadi kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 93.279.700, dan kelebihan bayar sebesar Rp.108.175.978. Dugaan korupsi ini harus diusut tuntas oleh penegak hukum," tegas Juned Harahap.
Orasi dugaan korupsi yang disampaikan IMA-SU di depan Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumut itupun langsung mendapatkan respon dari Kepala Bidang Lalulintas Ramli Simamora.
Ramli pun mengaja massa aksi untuk bertemu dan membicarakan temuan dugaan korupsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumut tersebut dengan baik baik, tidak dengan cara unjukrasa.