drberita.id | Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mengatakan PT. Ciputra telah melakukan pelanggaran hukum atas penguasaan lahan yang izin HGU dari PTPN2 di Deliserdang, Sumatera Utara.
Luas lahannya pun tak tanggung jumlahnya seluas 8.077,76 hektare berada di 10 lokasi.
"Selain dugaan pelanggaran hukum itu, yang terjadi juga adalah penelantaran tanah negara atas nama HGU," ungkap Hinca Panjaitan melalui pesan whatapp, Sabtu 28 Mei 2022.
Menurut Hinca, janji PT. Ciputra membangun luas lahan yang didapatnya untuk diusahai ternyata gagal dipenuhinya.
BACA JUGA:
KPK Blokir Rekening PT. DJM Terkait Korupsi Helikopter TNI AU Senilai Rp 139,4 Miliar"Karena itu penelantaran tanah adalah kejahatan, karena melanggar kewajiban janjinya atas HGU itu," tegas Hinca.
Di sisi lain, kata Hinca, rakyat yang membutuhkan lahan untuk memenuhi kebuhuthan hidupnya harus terpaksa tersingkirkan oleh akibat kejahatan tersebut.
Hinca pun meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) agar serius melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kejahatan penelantaran tanah HGU PTPN2 di Deliserdang.
"Saya minta Kejatisu langsung tancap gas. Apalagi sudah keluar sprindiknya. Kalau tidak jalan, saya minta KPK mengambil alihnya. Segera usut tuntas," kata Hinca.