drberita.id -Alliansi Masyarakat Sipil untuk Demokasi (AMSD) mendukung Panglima
TNI mengerahkan prajurit dan alat kelengkapan dalam mengawal
Kejaksaan Tinggi dan
Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia.
Surat Telegram Nomor: TR/422/2025 tentang perintah Panglima TNI tersebut untuk memaksimalkan kerja Kejaksaan menuntaskan kasus korupsi yang ditangani.
"Kerja sama ini justru membuat program pemberantasan korupsi bisa lebih maksimal. Kejaksaan pun menjadi lebih berani, lebih tegas menjalankan tugasnya," ujar Koordinator AMSD, Ikhyar Velayati dalam keterangan tertulis, Sabtu 17 Mei 2025.
Ikhyar menduga penentangan terhadap surat telegram Panglima TNI sengaja dihembuskan oleh sejumlah pihak agar agenda pemberantasan korupsi yang digaungkan pemerintahan Prabowo Subianto tidak berjalan, termasuk menggiringnya ke dalam isu dwi fungsi TNI.
"Kami menduga ada kelompok yang 'menggoreng' kerja sama TNI dan Kejagung ini sebagai bentuk hadirnya dwi fungsi TNI, tujuannya apa? agar TNI menarik dukungannya. Sehingga Kejagung tidak punya keberanian untuk menyelesaikan kasus korupsi besar yang dibeckingi para mafia," tegas mantan Aktivis '98 ini.
Ikhyar mengatakan publik seharusnya memahami kerja sama pengamanan TNI tersebut menguntungkan Kejaksaan menjalani program pemberantasan korupsi.
Wakil Koordinator AMSD Abdul Havid Permana juga menjelaskan Kejagung menggandeng TNI dalam pemberantasan korupsi di negeri ini sebagai bentuk pertahanan dan ketahanan negara.
"Program pemberantasan korupsi itu bukan hanya soal keamanan saja, tetapi juga soal pertahanan dan ketahanan negara. Kenapa, karena makin hancur negara ini jika korupsinya masih tidak berani ditangani. Tidak hanya TNI, rakyat, mahasiswa pun harus ikut mengawal dan mengawasi, karena ini soal keberlangsungan hidup warga negara ke depan," ucapnya.
Kepercayaan publik terhadap Kejaksaan semakin besar, mengingat Kejaksaan Agung RI terus membongkar kasus korupsi besar seperti kasus Jiwasraya, Asabri, dan lainnyan.
"Kalau kita bicara data, Kejagung institusi ke 3 yang dipercaya publik, pertama TNI, kedua lembaga Kepresidenan, dan ketiga Kejaksaan. Ini karena banyak kasus besar yang sudah dibongkar oleh kejaksaan, seperti kasus Jiwasraya, Asabri, dan sebagainya," tutup Sekjen AMSD Akhrom Saleh.