DRberita | Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) Azhari Sinik meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melidik dugaan suap Walikota Medan Dzulmi Eldin ke anggota DPRD Medan."KPK sudah memeriksa semua pemberi suap ke Eldin, makanya kita juga meminta KPK untuk memeriksa semua penerima dugaan suap dari Eldin ke DPRD Medan, khususnya periode 2014-2019," ujar Azhari Sini di SPBU Katamso, Medan, Senin 25 November 2019.Diketahui, KPK selama dua pekan di Kota Medan, melakukan pemeriksaan terhadap para pemberi suap Walikota Medan Dzulmi Eldin, sebagai saksi. Mulai dari mantan Sekda Syaful Bahri Lubis, hingga rekanan Zaidan Indra Jaya alias Ucok Iba di gedung BPKP Sumut.Selain Dzulmi Eldin, KPK telah menahan Kadis PU Medan Isa Nasyari dan Kasubbag Protokoler Syamsul Fitri Siregar sebagai tersangka suap. Juga menyita barang bukti uang Rp200 juta dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) Oktober lalu.Kasus suap Dzulmi Eldin tidak cukup sampai pada tiga orang tersangka. KPK harus juga menetapkan tersangka lainnya, yaitu Kepala OPD dan Anggota DPRD Medan."Suap yang terjadi di birokrasi Pemko Medan sudah akut, jika hanya Eldin, Isa dan Syamsul yang jadi tersangka, KPK tidak adil. KPK harus juga menetapkan tersangka dari Kepala OPD dan anggota serta mantan anggota DPRD Medan," kata Azhari.Menurut Azhari, dugaan suap juga dilakukan Dzulmi Eldin kepada anggota DPRD Medan periode 2014-2019. "Dugaan suap interpelasi papan reklame, dugaan suap pembelian lahan Lapangan Barosokai, dugaan suap 'Jet Get' dan dugaan suap izin pembangunan gedung Podomoro Deli City," Kata Azhari.
Anggota DPRD Medan diketahui berjumlah 50 orang. Untuk periode 2019-2024 ini ada 17 anggota dewan yang kembali duduk. Periode 2014-2019, pimpinan DPRD Medan yaitu Henri Jhon, Iswanda Nanda Ramli, Burhanuddin Sitepu dan Ihwan Ritonga. (art/drc)