DRberita | Jumlah anggaran swakelola Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan tahun 2019 cukup besar. Angkanya lebih besar dari anggaran penyedia. Ada dugaan anggaran ini menjadi ajang korupsi.Sapma IPK Asahan memastikan akan mengawal seluruh kegiatan swakelola yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Asahan yang dipimpin oleh Aris Yudhariansyah."Kita sudah dapatkan seluruh data anggaran kegiatan swakelola Dinas Kesehatan Asahan. Akan kita investigasi semua kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 ini," ucap Wakil Ketua Sapma IPK Asahan Mukhlis Habibi kepada wartawan, Senin 20 September 2019.Mukhlis membeberkan, total anggaran Dinas Kesehatan Asahan tahun 2019 ini sebesar Rp 45.466.000.000 untuk 388 paket kegiatan yaitu penyedia dan swakelola. "Masing-masing, 99 paket untuk kegiatan penyedia dengan nilai Rp 19.170.000.000. Dan untuk kegiatan swakelola ada 289 paket, dengan jumlah Rp 26.295.000.000," sebutnya.Dari 289 paket swakelola, lanjut Mukhlis, beberapa diantaranya sangat besar dan layak untuk dilaksanakan pada kegiatan penyedia. "Sinilah muncul kecurigaan kita. Ada dugaan korupsi yang akan terjadi. Dalam politik anggaran, harusnya Aris mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. dr. Aris sepertinya tidak paham mengelola anggaran," serunya.Seperti contoh kegiatan swakelola Jambore Kader Posyandu, kata Mukhlis, seharusnya dr. Aris memberdayakan pihak ketiga atau rekanan lokal untuk pelaksanaan kegiatan. Begitu juga dengan kegiatan pendampingan pra survey dan survey akreditas puskemas. Parahnya lagi kegiatan Workshop Tata Naskah dan Pengelolaan Arsip bagi Petugas Puskesmas, kegiatan Sosialisasi Gizi Seimbang dan kegiatan Lomba Pemantauan Tumbuh Kembang Balita Sehat."Ini masih beberapa contoh saja. 100 persen kegiatan swakelola ini dikerjakan ASN. Judul dipecah-pecah agar terlihat kecil. Tetapi jika satu judul kegiatan swakelola ini jumlahnya cukup besar. Artinya dari kegiatan ini ASN Dinas Kesehatan diduga mendapat uang masuk, terkhusus kepala dinas," tandasnya."Jika dr. Aris paham, dia akan memberikan kegiatan ini kepada rekanan lokal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat asahan. Dalam peraturan LKPP ada disebutkan, penggunaan anggaran pemerintah wajib melibatkan pihak ketiga," sambung Mukhlis.
Sapma IPK Asahan meminta Kadis Kesehatan dr. Aris Yudhariansyah bersikap transparan menggunakan APBD. "Kami tidak mengancam, tapi kami pastikan akan melakukan investigasi sampai ke ranah hukum. Jangan sampai gara-gara ini rencana dr. Aris batal pindah ke Pemprovsu," tegasnya. (art/drb)