DINAMIKARAKYAT - Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan Muhammad Husni mengakui ada perpindahan anggaran ratusan miliar dari Sekretariat Daerah Pemko Medan ke dinasnya. Yaitu anggaran kegiatan penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. "Hanya biaya pembayaran listrik saja yang pindah ke kami," ucap Husni di Taman Beringin, Medan, Selasa 23 Juli 2019.Husni menjelaskan, anggaran yang pindah ratusan miliar itu hanya untuk membayar biaya Penerangan Jalan Umum (PJU) yang jumlahnya titiknya mencapai ribuan. "Biaya sumber daya air dan komunikasi masih di sana (bagian umum sekretariat daerah) pos pembayarannya, hanya listrik yang sama kita," jelasnya.Sebalumnya, Kabag Umum Sekretariat Daerah Pemko Medan Andi Syahputra mengatakan, mulai tahun 2019 anggaran kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan komunikasi telah dipindahkan ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan."Terakhir 2018 sama kita. Kini sudah di dinasnya Bang Husni mulai 2019 ini. Capek aku bang ditanya dewan terus soal itu, aku kan cuma juru bayar di sini. Aku sudah lapor ke pak wali, akhirnya anggaran dipindahkan ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan," kata Andi.Biaya komunikasi, sumber daya air dan listrik kata Andi, bukti pembayaran berdasarkan rekening dari instansi terkait. "Ini kan lengkap semua bukti pembayaran yang kita buat. Boleh abang lihat semuanya biar jelas, tak ada yang direkayasa, sudah zamannya kini transparan bang, tak berani kita macam-macam. Inilah buktinya semua pembayarannya," terang Andi sambil menunjukan bundelen bukti pembayaran ddi tahun 2018.Masih kata Andi, untuk tahun 2018 total pembayaran biaya komunikasi (telepon) sebesar Rp 300.000.000,00, pembayaran biaya sumber daya air sebesar Rp 1.500.000.000,00 dan pembayaran biaya listrik sebesar Rp 262.005.324.281,00."Di P-APBD 2018 ada penambahan anggaran untuk pembayaran listrik. Jadi totalnya menjadi Rp 279.282.972.928,00," cetusnya.
Diketahui, bagian umum Pemko Medan tahun 2019 ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,9 miliar untuk pos kegiatan yang dimaksud. Tahun 2018 lalu alokasinya sebesar Rp 280 miliar lebih. (art/drc)