DRberita | Direktur Poros Indonesia Baru (PIB) Ahmad Junaidi Siagian berharap Polri berlaku objektif dan transparan sesuai dengan SOP dalam gelar perkara korupsi DBH PBB Kabupaten Labura dan Labusel."Kita minta Polri segera menetapkan status tersangka kepada kedua bupati tersebut, jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi DBH PBB," tegasnya, Senin 7 Oktober 2019.Junaidi menilai, hasil audit BPKP yang telah diterima Polda Sumut semestinya sudah bisa menjadi tolak ukur dan landasan bagi Polda Sumut untuk menetapkan status tersangka Bupati Labusel Wildan Tanjung dan Bupati Labura Khairuddin Syah alias Haji Buyung.Meskipun begitu, Junaidi Siagian mewakili rekan-rekan penggiat anti korupsi mengapresiasi Polda Sumut yang sudah sedemikian concern dan menunjukkan kerja nyatanya dalam mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi di Sumatera Utara."Adanya perkembangan dari kasus ini sangat kami apresiasi kepada Polda Sumut, Namun kami tetap berharap agar kasus ini bisa segera dituntaskanlah," ucap Junaidi.Dalam waktu dekat, lanjut Junaidi, pihaknya akan melakukan konferensi pers dan kajian publik terkait kasus korupsi DBH PBB Kabupaten Labura dan Labusel. Ia berniat menjadikan kasus korupsi DBH PBB tersebut menjadi thema diskusi yang melibatkan seluruh stakeholder dan penggiat anti korupsi di Sumatera Utara."Iya, Insya Allah dalam waktu dekat kita mau bikin seminar. Semisal diskusi publik lah terkait kasus ini, sekalian nantinya kita juga mau konferensi pers kan hasil diskusinya," Jelasnya.Diketahui, Penyidik Tipikor Polda Sumut telah menerima laporan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait kasus Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Labuhanbatu Utara.Direktur Kriminal Khusus Polda Sumut Kombes Pol Roni Samtana mengakui hasil audit BPKP atas kerugian negara pada kasus korupsi DBH PBB Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) dan Labuhanbatu Utara (Labura) sudah keluar. Total kerugian mencapai Rp 3 miliar, dengan rincian Kabupaten Labura Rp 2 miliar dan Kabupaten Labusel Rp 1 miliar."Hasilnya sudah keluar. Kalau tidak salah, kerugian negara DBH Labura lebih kurang Rp 2 miliar, sedangkan Labusel lebih kurang Rp 1 miliar," paparnya di RS Bhayangkara Medan, Rabu 2 Oktober 2019.Roni mengatakan pekan depan kasusnya akan digelar di Mabes Polri untuk menentukan status hukum bupati kedua kabupaten tersebut. "Jika statusnya tersangka, prosedur pemanggilan dilakukan melalui Mendagri. Jadi atas izin Mendagri, nanti jika pemanggilan lanjutan sebagai tersangka," ungkapnya.
Ia mengaku optimis kasus korupsi DBH PBB Labusel dan Labura diselesaikan sampai tuntas ke persidangan. "Kita optimis dan tidak tergesa-gesa. Yang pasti kasusnya terus jalan. Sampai saat ini kami tidak mendapat hambatan dalam menangani kasus itu. Tidak ada intervensi. Kasusnya berjalan cukup cepat," seru Rony. (art/drb)