DRberita | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus melanjutkan kasus suap Walikota Medan Dzulmi Elidn dan Kadis PU Isa Ansyari ke korupsi APBD Dinas Pekerjaan Umum (PU) Medan. Tiga tahun APBD Dinas PU Medan diduga menjadi ajang korupsi berjemaah.Demikian disampaikan Koordinator Aksi Pimpinan Pusat Gerakan AKtivis Mahasiswa Sumatera Utara (PP GAM Sumut) Sadar Daulay dalam keterangan persnya kepada wartawan, Minggu 27 Oktober 2019."Sudah bukan rahasia umum lagi bagi kalangan kontraktor di Kota Medan, untuk mendapatkan proyek dari Dinas PU seorang kontraktor harus membayar kewajiban kepada oknum-oknum tertentu. Seluruh proyek yang ada di Dinas PU Kota Medan adalah proyek yang dikondisikan. Patut kami menduga telah terjadi korupsi yang terorganisir mulai dari pengadaan hingga pekerjaan fisik," beber Sadar Daulay.Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK kepaada Kepala Dinas PU Medan Isa Ansyari, Kasubag Protokol Pemko Medan Syamsul Fitri Siregar dan Walikota Dzulmi Elidn, tak terlepas dari korupsi APBD Dinas PU Medan. Uang suap tersebut berasal dari fee proyek yang disetor kontraktor ke Isa Ansyari untuk Dzulmi Elidi melalui Syamsul Fitri Siregar.Modus suap yang terjadi dari korupsi APBD Dinas PU Kota Medan berlangsung sudah sejak lama dengan melibatkan para kontraktor dan para mantan kepala dinas. Suap dan korupsi ini berjalan secara berjemaah, yang harus dipahami oleh KPK."Segera juga memanggil dan periksa para mantan kepala dinas PU Kota Medan. Selain itu juga para rekanan yang terlibat proyek APBD Dinas PU Kota Medan. Pola suap proyek dengan fee diberikan kepada para pengaman dan kepala dinas. Ini sudah berlangsung sejak lama pada korupsi APBD dan menjadi kebiasaan di Dinas PU Kota Medan," terang Sadar Daulay.KPK, lanjut Sadar Daulay, harus memeriksa secara mundur APBD Dinas PU Kota Medan, minimal tiga tahun terakhir yaitu 2017,2018 dan 2019. "Korupsi dan suap ini sudah terbiasa terjadi di Dinas PU Kota Medan. Selama ini mereka aman dari penegak hukum lainnya. KPK harus berani tampil membongkor korupsi dan suap berjemaah Dinas PU Kota Medan ini," tegasnya.
PP GAM Sumut, kata Sadar Daulay, berharap KPK tidak berhenti hanya di Walikota Medan Dzulmi Eldin dan Kadis PU Isa Ansyari. "Perlu waktu panjang bagi KPK untuk membongkar suap dan korupsi berjemaah APBD Dinas PU Medan, dan kita berharap KPK melakukannya, karena kita sudah berulang kali melakukan aksi unjuk rasa di Dinas PU Kota Medan," tandasnya. (art/drc)