DRberita | Sejumlah pejabat Universitas Islam Negeri (UIN) Sumut diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akhir pekan lalu di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Jalan AH. Nasution. Penyidik KPK berada di Medan selama tiga hari.Pemeriksaan itu terkait dugaan korupsi dan suap proyek pembangunan gedung kuliah terpadu di kampus UIN Sumut, Jalan Pancing Medan."Pemeriksaannya di Kantor Kejatisu, Asrama Haji Medan, Jalan AH Nasution. Mulai Jumat sampai Minggu, orang KPK balik ke Jakarta minggunya," ucap sumber, Selasa 15 Oktober 2019.Penyidik KPK yang datang ke UIN Sumut, menyita sejumlah dokumen terkait tender pembangunan gedung kuliah terpadu. Sejumlah pejabat pun diperikasa bergilir, mulai bendahara sampai dengan Rektor UIN Sumut."Pemeriksaan mereka Jumat itu hari juga, setelah mengambil berkas dari dalam kampus, siangnya satu-persatu diperiksa. Mulai bendahara sampai rektor. Tapi rektor tak datang hari itu, Sabtunya dia diperiksa," terang sumber.Masing-masing yang diperiksa, lanjut sumber, Marudut Kasubag Rumah Tangga, Moraluddin Kasubag BMN, Rizki Anggraini staf sekaligus ketua panitia, Syahruddin Siregar Kabag Kepegawaian sekaligus PPK dan Monca Tigabena bendahara UIN Sumut."Mereka (KPK) lagi pulbaket, karena ada info dugaan korupsi dan suap yang mengalir ke rektor," kata sumber.Rektor UIN Sumut Prof Saidurrahman sampai saat ini belum terkonfirmasi. Nomor telpon rektor yang dihubungi berdering tetapi tidak ada jawaban. Sementara itu, Kabag Kepegawain UIN Sumut Syahruddin Siregar tidak membantah adanya penyidik KPK yang datang dan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat yang terkait dugaan korupsi dan suap pemabangunan gedung kuliah terpadu tersebut. Tapi Syahruddin Siregar tidak mau berkomentar banyak. "Iya, ada mereka (KPK) datang," tutup PPK tersebut. Diketahui, pembangunan gedung kuliah terpadu UIN Sumut senilai Rp 45.766.730.079,91 tersebut diikuti oleh 25 perusahaan. PT Multikarya Bisnis Perkasa ditetapkan sebagai pemenang lelang.
Namun progres pekerjaan dengan batas waktu yang ditentukan hanya 60 persen, akan tetapi pencairan uang dilakukan 91 persen. (art/drc)