drberita.id -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima informasi data dugaan korupsi proyek multi years jalan dan jembatan Provinsi Sumatera Utara senilai Rp 2,7 triliun. Ada 17 nama yang terlibat proyek dan telah dilaporkan untuk segera diperiksa.
Dari 17 nama yang dilaporkan tersebut, ada pihak eksekutif, legislatif, dan swasta yang terlibat. Masing masing pihak memiliki perannya masing masing.
"Pihak swasta ada 7 orang, selebihnya eksekutif dan legislatif. Dari 7 orang itu, 3 orang broker, dan 4 orang dari pihak perusahaan. KPK pasti sudah paham harus bertindak dengan informasi data (INDA) yang telah diterima," ungkap Presidium Mimbar Rakyat Anti Korupsi Sumatera Utara (Marak Sumut) Arief Tampubolon kepada wartawan di Medan, Senin 20 Februari 2023.
Arief mengatakan, dalam proses pelaksanaannya, KSO Waskita SMJ Utama mendapatkan anggaran DP 15% untuk mengerjakan proyek dari termin pertama tahun 2022 senilai Rp 500 miliar. Artinya, keuangan Penerintah Provinsi Sumatera Utara sudah keluar sebesar Rp 75 miliar.
Masih ucap Kader Partai Demokrat ini, dalam proses lelang yang dimenangkan oleh PT. Waskita Karya, juga kuat dugaan telah terjadi pengkondisian pemenang oleh panitia lelang. Setelah itu, baru terjadi KSO dengan PT. SMJ dan PT. Pijar Utama.
"Proses KSO itupun terjadi sangat kuat dugaan suapnya ke broker dan sejumlah kepala OPD. Informasinya, dari KSO itu para broker diduga mendapatkan fee sebesar Rp 10 miliar, dan sejumlah Kepala OPD mendapat Rp 3 miliar untuk dibagi rata, sebagai uang tanda terima kasih," kata Arief.
Arief pun memastikan para broker itulah yang berperan menemukan PT. SMJ dan PT. Pijar Utama dengan PT. Waskita Karya, sehingga terjadi KSO.
"KSO itupun terjadi juga diketahui oleh Kepala Bappeda, dan berlanjut Kepala BPBJ, Kepala Dinas BMBK Cq KPA. Para broker itu sangat intensif berkomunikasi dengan Kepala Bappeda Sumut," katanya.
Selanjutnya, konsultan manejemen konstruki (KMK) proyek multi years jalan dan jembatan yang dikerjakan selama 18 bulan hanya selesai 29%. "Tetapi dibayar 37% atau sekira Rp 10 miliar dari total anggaran Rp 29 miliar lebih," kata Arief.
Arief berharap KPK segera memanggil dan memeriksa para pihak yang terlibat dalam proyek multi years jalan jembatan senilai Rp 2,7 triliun tahun 2022, yang tidak mencapai target dan telah merugikan keuangan Provinsi Sumatera Utara.