drberita.id | LBH Medan meminta kepada pimpinan TVRI Stasiun Sumut untuk segera memberikan hak-hak Devis Abuimau Karmoy, selaku kontributor berita sejak Oktober 2013, hingga 31 Desember 2017. Devis diberhentikan secara sepihak oleh pihak TVRI Stasiun Sumut.
"Hari ini, pasca pemberhentian sepihak tepatnya 1,7 tahun lalu, pihak TVRI Stasiun Sumut belum juga memberikan apa yang menjadi hak-hak Devis sebagaimana yang telah diatur oleh UU Nomor: 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan," ujar Wakil Direktur LBH Medan Irvan Saputra SH, MH dalam terangan persnya, Kamis 21 Mei 2020.
Baca Juga: SPMI Dukung ProDEM Gugat Perpu 1 Tahun 2020 Yang Telah Jadi UU ke MK
Perlu diketahui, sebelumnya Devis Abuimau Karmoy telah membuat pengaduan ke Disnaker Sumut atas pemberhentian sepihak yang menimpanya. Hingga saat ini pihak pengawasan Disnaker Sumut mengaku telah menyurati namun belum ada balasan dari Kementerian terkait. Disnaker Sumut juga telah memanggil pihak TVRI namun tidak hadir. Rencananya akan dilakukan pemanggilan ulang lagi.
LBH Medan menilai TVRI Stasiun Sumut sengaja tidak mau memberikan hak-hak Devis Abuimau Karmoy sebagai pegawai/kontributor berita. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak koperatifnya pihak TVRI Stasiun Sumut merespon panggilan Disnaker Sumut.
"TVRI Stasiun Sumut harus segera menyelesaikan, ini bisa menjadi preseden buruk bagi TVRI yang mempunyai slogan TVRI Pemersatu Bangsa," sebutnya.
Baca Juga: PGK Sumut: Tangkap Rekanan Pengadaan Sembako Covid-19
Secara hukum, kata Irvan Saputra, TVRI seharusnya memberikan contoh baik kepada masyarakat untuk taat akan hukum. Persoalan hak-hak Devis ini bila tidak kunjung selesai maka akan memberikan citra negatif bagi TVRI Stasiun Sumut.
Diketahui, pada Rabu 6 Mei 2020, LBH Medan telah menyurati Presiden Joko Widodo, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dewan Pers, TVRI Pusat, Komisi III DPR dan Kementerian Ketenagakerjaan RI. Intinya meminta agar TVRI Stasiun Sumut menyelesaikan hak-hak Devis Abuimau Karmoy.
LBH Medan menilai perbuatan TVRI Stasiun Sumut yang tidak memberikan hak-hak Devis Abuimau Karmoy telah melanggar ketentuan UUD 1945, UU No. 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. (art/drb)