Penyadapan Presiden

Sutrisno Pangaribuan: Ancaman Hukuman Mati untuk LSP dan Komplotannya

Artam

Warning: getimagesize(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/sudutbir/public_html/drberita.id/amp/detail.php on line 180

Warning: getimagesize(https://cdn.drberita.id/uploads/images/202611/_4208_Sutrisno-Pangaribuan--Ancaman-Hukuman-Mati-untuk-LSP-dan-Komplotannya.png): Failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/sudutbir/public_html/drberita.id/amp/detail.php on line 180

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sudutbir/public_html/drberita.id/amp/detail.php on line 181

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sudutbir/public_html/drberita.id/amp/detail.php on line 182
Poto: Istimewa
Sutrisno Pangaribuan
drberita.id -Tindakan Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) memerintahkan penyadapan Ilegal (illegal tapping), memasukkan nomor ke server LIMS tanpa verifikasi dan dasar hukum, serta memerintahkan penghapusan file hasil sadapan (menghapus jejak) adalah kejahatan luar biasa.

"Tindakan ilegal kepada Presiden Prabowo Subianto tersebut adalah makar," ucap Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas) Sutrisno Pangaribuan dalam keterangan tertulis, Kamis 5 November 2026.

Inisiator Sumatera Connection menilai Presiden sendiri sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan tidak boleh menggunakan alat negara seperti TNI, Polri dan peralatan yang dimiliki seperti senjata, peralatan penyadapan tidak sesuai prosedur.

"Semua tindakan penyadapan yang dilakukan oleh alat negara pasti untuk kepentingan dan keselamatan negara," katanya.

Justru sebaliknya, lanjut Sutrisno, tindakan penyadapan ilegal yang dilakukan di bawah komando LSP menggunakan prajurit Polri dan peralatan penyadapan Polri (alat dan peralatan negara) terhadap Presiden Prabowo bukan untuk keselamatan negara dan kepala negara.

Penyadapan ilegal tersebut justru dapat mengancam keselamatan kepala negara. Penyadapan ilegal komplotan LSP justru dapat mengakibatkan kepala negara terbunuh, kemerdekaannya dirampas, hingga akhirnya tidak mampu menjalankan roda pemerintahan.

"Maka penyadapan ilegal alat negara kepada kepala negara adalah kudeta dari dalam. Sutradara dan aktor intelektualnya harus dituntut hukuman mati," tegasnya.

Menurut Sutrisno, Polri harus serius mengungkap siapa yang memberi perintah kepada LSP untuk melakukan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kepentingan siapa yang difasilitasi LSP dalam penyadapan ilegal.

"Jika pemberi perintah dan penerima manfaat dari dalam negeri, elite politik/ kelompok politik mana yang berkepentingan terhadap hasil penyadapan ilegal komplotan LSP? Jika pemberi perintah dan penerima manfaat penyadapan dari luar negeri, dari negara mana dan untuk kepentingan apa hasil penyadapan komplotan LSP digunakan?" urainya.

Sutrisno Pangaribuan menegaskan tidak ada toleransi terhadap kejahatan yang dilakukan LSP dan komplotannya. Tidak ada kompromi bagi tindakan penyadapan ilegal yang dilakukan LSP dan komplotannya. Sehingga Polri harus segera menyatakan bahwa LSP dan komplotannya adalah pelaku kudeta, makar terhadap Presiden Prabowo selaku kepala negara dan kepala pemerintahan.

"Polri harus terbuka menjelaskan untuk kepentingan politik elite mana dan kelompok politik mana penyadapan ilegal dilakukan oleh LSP dan komplotannya. Hingga akhirnya sutradara, aktor intelektual, LSP dan komplotannya diancam hukuman mati," tutupnya.

Penulis
: redaksi
Editor
: redaksi

Tag:

Berita Terkait

Hukum

Airlangga Hartarto 2 Tahun Lalu dan Kelanjutannya Akibat Komplotan LSP

Hukum

Ketum KBPP Polri MoU Dengan Menteri Yandri Susanto Bangun Ekonomi Desa

Hukum

Tiba-tiba Banyak Elit Menjauh dari LSP

Hukum

Dari BIN ke Dirpolsatwa, Brigjen Pol Johanson Ronald Simamora Ikut Dilantik Kapolri Jenderal Suyudi

Hukum

Ratusan Relawan Dukung Presiden dan Kapolri Ungkap Tuntas Kasus Penyadapan

Hukum

PP GII Desak Jenderal Suyudi Proses Anggota Polri Terlibat Dugaan Intimidasi di Pondok Pesantren