drberita.id -Koalisi Masyatakat Anti Korupsi (KAMAK) menegaskan aparat penegak hukum agar segera mengusut tuntas dugaan korupsi yang terjadi pada
Jalan Nasional Kementerian PU di perbataan Provinsi Sumut-Riau.
Desakan tersebut disampaikan KAMAK di depan Kantor Balai Jalan Nasional-Sumut, Jalan Sakti Lubis, Medan, Selasa 10 Februari 2026.
Koordinator KAMAK Azmi Hadi mengatakan proyek reservasi Jalan Nasional - Jalan Batas Kota Rantau Prapat - Batas Provinsi Riau senilai Rp. 41,7 miliar tidak sesuai dengan spek, hingga kualitas pekerjaan tidak bagus hasilnya.
"Kami mau penegak hukum, baik itu KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, agar memeriksa semua pejabat Kantor Balai Jalan Nasional di Medan ini. Parah betol jalan nasional di perbatasan Rantau Prapat-Riau. Masih hitungan bulan sudah rusak dan rubuh," kata Azmi Hadi.
Setelah beberapa saat berorasi di depan Kantor Balai Jalan Nasional Medan, sejumlah pejabat kantor keluar dan menerima massa KAMAK.
Azmi menjelaskan, proyek reservasi Jalan Nasional - Jalan Batas Kota Rantau Prapat - Batas Provinsi Riau senilai Rp. 41,7 miliar dari APBN tahun 2025, itu dikerjekan dengan kontrak HK 0201/Bb2-Will.S1.2/02/2025.
"Tidak mungkin ini proyek ilegal dikerjakan atau tanpa sepengetahuan dan pertanggungjawaban dari pihak balai jalan nasional Kementerian PU. Ini proyek harus diungkap aparat hukum, agar diketahui berapa kerugian negera yang terjadi," katanya.
Perwakilan Balai Jalan Nasional di Medan pun berjanji akan menyampaikan aspirasi KAMAK atas temuan proyek reservasi jalan senilain puluhan miliar tersebut ke pimpinan.
Selatelah itu, massa KAMAK melanjutkan aksinya ke Kantor PUPR Provinsi Sumut yang berada di sebelah Kantor Balai Jalan Nasional, untuk mendesak Kepala Dinas PUPR Sumut bertanggungjawab atas proyek jalan dan jembatan, serta pengarian dari APBD 2025 yang diduga jadi ajang korupsi.