Umat Islam

PP GII Desak Jenderal Suyudi Proses Anggota Polri Terlibat Dugaan Intimidasi di Pondok Pesantren

Artam

Warning: getimagesize(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/sudutbir/public_html/drberita.id/amp/detail.php on line 180

Warning: getimagesize(https://cdn.drberita.id/uploads/images/202610/_1107_PP-GII-Desak-Jenderal-Suyudi-Proses-Anggota-Polri-Terlibat-Dugaan-Intimidasi-di-Pondok-Pesantren.png): Failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/sudutbir/public_html/drberita.id/amp/detail.php on line 180

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sudutbir/public_html/drberita.id/amp/detail.php on line 181

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sudutbir/public_html/drberita.id/amp/detail.php on line 182
Poto: Istimewa
Ketua Umum PP GII Ferry Dermawan.
drberita.id -Pengurus Pusat Generasi Islam Inspiratif (PP GII) mengecam dugaan intimidasi aparat kepolisian dalam penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an khusus putri di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Selasa 27 Oktober 2026 dini hari.

PP GII menegaskan jika dugaan intimidasi tersebut terbukti maka persoalan tersebut serius harus diusut secara menyeluruh.

"Lingkungan pesantren putri merupakan ruang pendidikan sekaligus tempat tinggal santriwati yang harus mendapatkan perlindungan privasi, kehormatan, dan rasa aman," ucap Ketua Umum PP GII Ferry Dermawan dalam keterangan tertulis, Sabtu 31 Oktober 2026.

Ferry meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto agar segera mengambil tindakan tegas terhadap seluruh personel yang terlibat dalam aksi penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an.

"Kami meminta Kapolri tidak tinggal diam. Dugaan tindakan intimidasi bersenjata di lingkungan pesantren putri ini harus diusut tuntas. Jangan sampai kewenangan penegakan hukum justru menjadi alasan untuk melakukan tindakan yang merendahkan martabat perempuan, terlebih para santriwati yang sedang menuntut ilmu," tegasnya.

Ferry juga menyoroti dugaan intimidasi aparat kepolisian terhadap santriwati yang belum memakai hijab ketika penggeledahan.

"Persoalan hukum harus diselesaikan melalui prosedur yang benar. Jika memang terdapat pihak yang harus diperiksa, lakukan sesuai ketentuan hukum dengan tetap menghormati privasi dan kehormatan. Penggunaan senjata laras panjang, dugaan intimidasi, serta perlakuan terhadap santriwati harus menjadi bagian dari pemeriksaan secara objektif," lanjutnya.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap perlindungan masyarakat dan penegakan hukum yang berkeadilan, PP GII menuntut; Kapolri Suyudi Ario Seto segera memeriksa seluruh personel kepolisian yang terlibat dalam penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an.

Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri segera melakukan investigasi terhadap dugaan intimidasi, penggunaan senjata laras panjang, serta tindakan yang diduga tidak sesuai prosedur.

Mengusut dugaan perlakuan yang tidak menghormati privasi dan kehormatan santriwati, termasuk dugaan pemaksaan terkait penggunaan cadar dan hijab.

Memberikan perlindungan terhadap santri, khususnya yang masih di bawah umur, serta memastikan tidak ada intimidasi lanjutan terhadap pihak pesantren maupun saksi.

"Membuka hasil pemeriksaan kepada publik dan memberikan sanksi tegas sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan pelanggaran prosedur, kode etik, maupun penyalahgunaan kewenangan," beber Ferry.

Menurutnya, PP GII tidak bermaksud menghalangi proses penegakan hukum atas perkara yang sedang ditangani kepolisian. Namun, penegakan hukum harus dilaksanakan secara profesional, proporsional, transparan, dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kepolisian, kata Ferry, memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penggeledahan berdasarkan hukum. Akan tetapi, kewenangan tersebut harus dijalankan dengan memperhatikan perlindungan perempuan, anak, serta lingkungan pendidikan keagamaan.

PP GII pun mengajak seluruh elemen masyarakat, organisasi kepemudaan, tokoh agama, dan lembaga perlindungan perempuan serta anak untuk turut mengawal persoalan tersebut agar mendapatkan penyelesaian yang berkeadilan.

"Kami berharap Kapolri Suyudi Ario Seto dapat memberikan perhatian khusus terhadap persoalan ini sebagai bentuk komitmen Polri dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Hukum harus ditegakan, hak masyarakat harus dilindungi, dan martabat santri harus dihormati," tutupnya.

Penulis
: redaksi
Editor
: redaksi

Tag:

Berita Terkait

Hukum

Ketum KBPP Polri MoU Dengan Menteri Yandri Susanto Bangun Ekonomi Desa

Hukum

Dari BIN ke Dirpolsatwa, Brigjen Pol Johanson Ronald Simamora Ikut Dilantik Kapolri Jenderal Suyudi

Hukum

Ratusan Relawan Dukung Presiden dan Kapolri Ungkap Tuntas Kasus Penyadapan

Hukum

Sutrisno Pangaribuan: Ancaman Hukuman Mati untuk LSP dan Komplotannya

Hukum

KIRAB Dukung GAPAI Kepung Polda Sumut Terkait Aksi Pondok Pesantren di Jawa Tengah

Hukum

Puluhan Santri Pondok Pesantren Dilarikan ke Rumah Sakit Setelah Makan Ikan Nila di Kantor Bupati Deli Serdang