drberita.id | Profesionalitas dan prestasi harus menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), bukan aspek agama.
"Aspek profesionalitas dan prestasi harus menjadi dasar dan pertimbangan utama, bukan aspek- aspek bersifat primordial seperti agama yang justru akan mengkhianati semangat konstitusi dan profesionalitas dan prestasi," kata Wakil Ketua PW HIMMAH Sumatera Utara Awaluddin dalam keterangan tertulis, Jumat 8 Januari 2021.
Menurut Awaluddin, siapa pun berhak dengan latar belakang apa pun untuk menjadi Presiden, Kapolri dan lain sebagainya, sesuai amandemen UUD 1945 pasal 28 D ayat (3), setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
Awaluddin menambahkan, tugas kepolisian adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, tanpa diskriminasi karena semua warga negara sama di depan hukum.
Baca Juga :Ini 3 Nama Masuk Bursa Calon Kapolri
"Jika pola pikir diskriminatif sudah ditanamkan di hulu dalam proses memilih Kapolri, maka itu dikhawatirkan akan menciderai semangat dan profesionalitas kepolisian sendiri ke depannya, serta semangat reformasi sebagaimana tercermin dalam amandemen UUD 1945 di atas," tutur Awaluddin.
Sosok Kapolri yang terpilih nantinya, lanjut Awaluddin, memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) dan tantangan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusinya.
"Punya deretan PR berat berkaitan dengan proses penegakan hukum yang berkeadilan dan sesuai prosedur, profesinalitas SDM, pendekatan humanis ke masyarkat, menuntaskan kasus-kasus besar yang menjadi atensi besar publik dan pertaruhan integritas institusi Polri dan lain sebagainya dalam rangka mengembalikan trust publik," serunya.
Kalau bukan orang yang punya prestasi di negara ini bagai mana nasib bangsa ini. Orang berprestasi di kesampingkan dari pada orang pengusaha hitam di belakangnya. "Kami minta presiden arif dan bijaksana," tegasnya.
Baca Juga :Wanita Tanpa Identitas Ditemukan Tewas di Halaman Masjid Depan Kantor Kodam I/BB
art/drb