drberita.id -Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan diketuai Immanuel Tarigan memutuskan terdakwa Ismail Marzuki terbukti bersalah melakukan pidana penghinaan terhadap Nawal Lubis yang merupakan istri Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi.
Ismail Marzuki divonis dengan hukuman pidana penjara selama 6 bulan, namun tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 bulan
Merasa tak bersalah, Ismail Marzuki bersama pengacara 'Save Jurnalist' Darwin Nababan dan Partahi Raja Gukguk melakukan banding.
Dilansir pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Medan, dengan tanggal putusan banding nomor: 737/PID.SUS/2023/PT MDN pada Kamis 13 Juli 2023.
"Menerima permintaan banding dari penuntut umum dan terdakwa tersebut. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn, tanggal 27 April 2023 yang dimintakan banding tersebut," demikian tertulis di SIPP PN Medan.
Dilihat di SIPP.PN-medankota.go.id, JPU Rahmi Safrina melakukan Kasasi tertanggal 22 Agustus 2023.
Menanggapi kasasi JPU, Pengacara 'Save Journalist' Darwin Nababan, Partahi Raja Gukguk, dan M. Khairizal, menyatakan siap menghadapi kasasi JPU tersebut.
"Kami siap menghadapi Kasasi JPU dan segera menyusun kontra memori banding lawan kriminalisasi ini sampai Peninjauan Kembali (PK)," tegas Darwin Nababan, Jumat, 1 September 2023.
Sementera itu, LBH KAHMI Muhammad Taufik Umar Dani Harahap sekaligus Sekretaris Bidang Hukum dan HAM MW KAHMI Sumut menegaskan pengadilan tidak berhak mengadili di luar tupoksinya, karena melanggar asas lex specialis derogat legi generali serta menolak kriminalisasi insan pers, dimana media muda news menyampaikan berita fakta terkait Situs Benteng Putri Hijau di Deli Tua dan berbadan hukum sesuai UU Pers No.40 1999.
"Berita kebenaran terhadap suatu peristiwa yang faktanya jelas, nyata dan terang benderang sebagai cagar budaya, apalagi insan pers sesuai UU adalah alumni HMI yang tercatat sebagai Wakil Bendahara MW KAHMI Sumut yang benama Ismail Marzuki," katanya.
Taufik juga menolak kriminalinasi terhadap insan pers tersebut, bentuk dari perlawanan terhadap kesewenang-wenangan alias 'sok kuasa' atau 'abus de droit' dari 'orang sakti' di Sumut.
Kemudian, kontra memori kasasi adalah dokumen jawaban dari pihak lawan dalam membela putusan yang telah dikeluarkan oleh persidangan. Keduanya dibutuhkan untuk mengajukan permohonan kasasi.
"Bentuk perlawanan tersebut dengan melakukan upaya hukum kontra memori kasasi ke Mahkamah Agung," tegas Alumni Fakultas Hukum Univeritas Sumatera Utara (USU).
Menurutnya, tentang uji materi terhadap penerapan hukum yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak tepat, dimana Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding tidak mempertimbangkan perihal pembuktian secara hukum bahwa Nawal Lubis adalah Bunda NL.
"Dan tinjauan yuridis formil perihal tidak diindahkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri dan pedoman dari Jaksa Agung No. 7 tahun 2021 tentang penanganan perkara tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elekronik pada tahap prapenuntutan sebagai salah satu aturan yang harus di perhatikan dalam setiap perkara yang menyangkut pelanggaran UU ITE," pungkas Taufik.