drberita.id | Plt. Kepala Bidang Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara Flora Nainggolan memastikan seluruh surat dari masyarakat yang masuk akan ditindaklanjuti.
"Kebetuluan kita sekarang sedang lagi persiapan hari damai maladika, jadi sebagai pembicaraan awal saya dan pak Berkat yang menerima PASU untuk silaturrahmi hari ini. Nanti hasil pertemuan kita ini akan saya sampaikan ke pimpinan," ucap Flora saat menerima rombongan PB PASU di Kanwil Kemenkumham Sumut, Selasa 9 Agustus 2022.
Didampingi Kasubdit Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, Dokumentasi dan Informasi Berkat Harefa, Flora juga mempersilahkan jika ada hal tehknis yang ingin disampaikan.
"Mana tau ada yang akan di MoU atau MoA dalam upaya pemberian bantuan hukum, silahkan. Saya sebenarnya baru beberapa bulan di sini, baru dimutasi di sini," kata Flora.
Suatu langkah bagus PB PASU datang bersilaturrahmi ke Kemenkumham Sumut, kata Flora, jika ada langsung diurus legalitas. Misalnya ada masyarakat yang butuh bantuan hukum termasuk keluarganya.
BACA JUGA:
Gelar Eazy Passport, Imigrasi Sibolga Kemenkumham Sumut Dapat Apresiasi Pemkab PalasAdministrasi online dibuat untuk memangkas birokrasi agar tidak ada celah negataif dan lainnya. "Jadi untuk permohonan narasumber acara seminar PB PASU, kirim saja suratnya via online, nanti akan kita siapkan sesuai kompetensinya," kata Flora.
"Harapan pertama kita, LBH ikut bepartisipasi dalam membantu masyarakat. PB PASU silahkan daftar tahun 2024 akan ada lagi verifikasi, siapa tau lulus verifikasi Kemenkumham. Memang tidak semuanya OBH/PBH lulus akreditasi, karena ada syarat-syaratnya," sambungnya.
Setelah legalitas lengkap, lanjut Flora, maka PB PASU akan mudah untuk membangun jaringan. Kalau akte dan AHU sudah keluar bisa dinomori di kop surat PB PASU. "Harapan kedua, PASU bermanfaat bagi masyarakat dan memberi kontribusi positif bagi bangsa dan negara, baik di bidang litigasi maupun nonlitigasi," tandas Flora.
Fungsionaris PB PASU yang hadir ke Kanwil Kemenkumham Sumut di antaranya Roos Nelly, SH MH (Pembina), Muhammad Zen, SH M.Si (Pengawas), Eka Putra Zakran, SH MH (Ketua Umum), Sudirman Naibaho (Bendahara Umum), Amiruddin Pinem (Direktur LBH) dan pengurus lainnya.