drberita.id -
Paket proyek Dinas Bina Marga Bina Konstruksi (BMBK) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) semuanya berbau suap.
Setoran di depan mencapai 17 persen wajib untuk mendapatkan paket proyek setelah dipotong pajak.
Kegelisahan praktek suap paket proyek Dinas BMBK Sumut itu dirasakan oleh para kontraktor. Setoran di depan pun memperburuk posisi para kontraktor untuk mendapatkan pekerjaan.
Namun tidak dengan pejabat Dinas BMBK Sumut. Mereka telah aman dari jeratan hukum praktek suap karena telah berkordinasi dengan aparat tipikor dan pidsus.
"Berat sekarang di Dinas BMBK, besar kali setoran ke dalam untuk dapat paket PL maupun lelang. Semuanya di depan setornya. Mau aman ya ambil kerjaan dari jatah tipikor dan pidsus. Kalau itu pasti aman, pasti tak berani orang dinas minta di depan," ungkap seorang kontraktor di Majelis Kopi, Jalan Karya Wisata, Medan, Minggu 24 Mei 2026.
Kontraktor juga mengatakan proses dapat pekat proyek Dinas BMBK Sumut melalui satu pintu, yaitu pimpinan dinas atau orang kepercayaannya. "Baru kita bisa direkom ke PBJ untuk proses jika itu lelang selanjutnya, kalau paket PL bisa langsung ke dinas," katanya.
Menanggapi praktek suap paket proyek Dinas BMBK Sumut, Ketua Pergerakan Mahasiswa Anti Korupsi (PERMAK) Asril Hasibuan tidak merasa heran.
"Sudah tradisi itu di sana (Dinas BMBK Sumut), prosesnya suapnya pun jalur tikus. Apa lagi sekarang, makin sulit dapat proyek PL dan lelang. Ada tim khusus yang beroperasi membagi dan mengumpuli setoran di depan," ungkap Asril.
Asril pun prihatin dengan para kontraktor yang tidak bisa merapat ke kekuasaan Dinas BMBK Sumut. Untuk mendapatkan pekerjaan, bukan hanya uang yang disiapkan, tetapi juga harus bisa menjilat.
"Padahal praktek suap paket proyek itu menyalahi aturan. Tetapi karena sudah ada koordinasi dengan aparat penegak hukum ya jadinya bisa dimaklumi. Kalau OTT lain ceritanya, siapa pun tiarap. Itu contohnya Topan Ginting, dari pihak jaksa dan polisi pun kena periksa. Harus dari pusat yang bertindak, baru megap megap para pejabat dinas di Sumut ini," jelasnya.
Praktek suap paket proyek Dinas BMBK Sumut tidak saja melibatkan PNS, tetapi juga sipil yang menjadi mitra pejabat dinas yang dipercaya.
Dinas BMBK Sumut sudah identik dengan praktek suap proyek dari dulunya. Tidak hanya Topan Ginting, kepala dinas sebelumnya juga pernah ditangkap penegak hukum yang terlibat suap.