drberita.id -Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengalokasikan anggaran Rp.1,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 141 km. Itupun diharapkan berjalan lancar tanpa sandungan hukum sama seperti Topan Ginting.
Optimis pembangunan infrastruktur itu dipaparkan Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumut, Chandra Dalimunthe, di Kantor Gubsu, pada Selasa 26 Mei 2026.
Namun, mimpi indah pembangunan infrastruktur Sumut itu bisa tercipta jika Chandra Dalimuthe tidak bermain mata dengan kontraktor yang melaksanakan pekerjaan.
Chandra memaparkan anggaran sebesar Rp.672,22 miliar untuk pembangunan dan peningkatan jalan, serta jembatan sebanyak 52 kegiatan utama. Sementara Rp.320,2 miliar untuk pembangunan ruas jalan baru di wilayah terisolir.
Kemudian, untuk penanganan infrastruktur pascabencana sebesar Rp.137 miliar. Pembangunan di Kepulauan Nias sebesar Rp.83,875 miliar, dan peningkatan kapasitas IPAL Cemara sebesar Rp.12 miliar.
Pemprov Sumut juga mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit sebesar Rp.16,2 untuk jalan, dan penambahan dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) sebesar Rp.143 miliar untuk jalan serta turap/talud/bronjong.
Terakhir, anggaran Rp.3,9 miliar dialokasikan untuk penyusunan dokumen perencanaan penyediaan infrastruktur air minum dan air limbah di kawasan afirmasi Kepulauan Nias.
Pemprov Sumut tahun 2026 telah melaksanakan kembali pembangunan jalan pada 3 titik lokasi akses jalan Sipiongot, Kabupaten Padang Kawas Utara (Paluta), yang pernah terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Chandra Dalimunthepun jangan bertidak seperti Topan Ginting kepada anak buahnya, para pejabat eselon 3 dan 4 yang ada di bidang dan UPT. Dan jangan pula paket pekerjaan menjadi persoalan baru dengan anak buahnya.
Chandra dikabarkan telah bertemu dengan seorang kontraktor yang ingin memenangkan lelang untuk mengerjakan proyek jalan di kawasan Labuhanbatu dan Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel).
"Kontaktor kontraktor ini sekarang tidak mau lagi berjumpa dengan kabid apalagi kepala UPT. Tak bisa cakap lagi kabid dan para kepala UTP. Semuanya melalui kepala dinas, baru bisa masuk ke Kepala PBJ di Kantor Gubsu," ucap seorang pejabat Dinas BMBKCK Sumut.