drberita.id -
Korban penipuan dan penggelapan dengan modus investasi menuntut keadilan, setalah Subdit IV Reknata Direktorat Reserse Kriminal Umum
Polda Sumut menerbitkan surat P
pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP).
SP2HP dengan disertai surat pemberitahuan penghentian penyelidikan (SP3), dengan terlapor Jesikapna Febrina br Karo, terhitung 30 Juni 2025, itu ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Kombes Pol. Rico Taruna Mauruh.
Dalam laporan dugaan pidana penipuan dan penggelapan Pasal 378 dan 372 KHUP dengan pelapor atasnama Emia Arindah Agustina, serta Afriyani Sulastri dan Cindi Renta Tamba sebagai saksi korban.
Kuasa hukum korban, Robby Marshel Sinaga SH MKn menyesalkan penyidik Polda Sumut yang menghentikan perkara tersebut. Apa lagi, ketiga korban mengalami kerugian mencapai total Rp 266. 450.000.
"Meminta kepada Kapoldasu maupun Kapolri untuk meninjau kembali perkara laporan klien saya atas kasus penipuan dan penggelapan dengan terlapor Jesikapna di Subdit IV Renakta Unit 1 Ditreskrimum Polda Sumut dan juga memeriksa Kasubdit IV, AKBP Dr. P Samosir, dan Kanit 1 Kompol Haryani dan Penyidik Iptu Aidil Ginting," ucap Marshel kepada wartawan di Medan, akhir pekan 10 Juli 2025.
Didampingi kuasa hukum korban lainnya, Henry Sitinjak SH MH, Marshel mengklaim pihaknya sudah menyampaikan dua alat bukti atas dugaan penipuan dan penggelapan tersebut, yaitu bukti transfer, percakapan melalui telpon selular, dan bukti lainnya.
"Yang mana bukti telah diajukan dan juga hasil mediasi antara pelapor dan terlapor sudah diakui di hadapan penyidik bertiga nyatanya, namun perkara yang sudah sampai setahun berproses tidak menetapkan terlapor sebagai tersangka," katanya.
Marshel mengungkapkan proses penyelidikan terkesan lama dan berakhir dengan penghentian perkara. Jelas itu tidak mencerminkan rasa keadilan bagi ketiga korban.
"Bahkan kasus ini, dihentikan dengan alasan bukan merupakan peristiwa pidana berdasarkan SP2HP dan SP3 yang dikirimkan pelapor," kata Marshel.
Marshel pun akan melaporkan Kasubdit Reknata hingga Kanit I Reknata Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut ke Bidpropam.
"Apabila kasus ini tidak ditinjau kembali, maka saya selaku penasehat hukum pelapor akan melaporkan penyidik dari Kasubdit Reknata hingga Kanit I dan penyidik Reknata Direktorat Reserse Kriminal Umum ke Propam Polda Sumut," tegas Marshel.
Marshel mengungkapkan juga akan melaporkan Kasubdit Reknata hingga Kanit I dan penyidik Reknata Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut dan Komisi III DPR RI.
"Ini kita lakukan untuk pelapor mendapatkan keadilan hukum dalam kasus penipuan dan penggelapan ini," tutur Marshel.