drberita.id | Koordinator KontraS Sumut Amin Multazam mendesak pihak kepolisian mengusut tuntas video viral dugaan penganiayaan di Lapas Kelas I Tanjung Gusta, Medan.
"Ini masalah serius dan harus diusut tuntas. Untuk menuntaskannya, kami mendesak agar proses pemeriksaan dilakukan secara profesional dan transparan. Akan lebih efektif jika melibatkan lembaga negara lain seperti komnasham, ombudsman dan LPSK," ujar Amin Multazam dalam siaran pers diterima wartawan, Selasa 21 September 2021.
Artinya, lanjut Amin, pemeriksaan sebagai respon atas video viral itu bukan sekedar formalitas, yang penyelesaiannya cenderung dilakukan di tataran internal tertutup. Jika terbukti bersalah, pelaku wajib diproses secara hukum.
BACA JUGA:
Bu Ageng, Eyang Ketum Demokrat Meninggal Dunia di Makamkan di Jawa Tengah
"Tentu saja wewenang itu ada di aparat penegak hukum (kepolisian). Maka kita mendorong juga ada penyelidikan dan penyidikan oleh aparat kepolisian dalam mengungkap persoalan ini. Supaya pengungkapannya bisa dilakukan secara terang benderang," katanya.
Dalam kacamata Amin, apa yang diutarakan di video viral tersebut bukan sekedar penganiayaan. Tapi itu sudah masuk kategori penyiksaan. Sebab praktek kekerasan yang dialami oleh orang tersebut justru terjadi saat ia berada dalam 'penguasaan' negara.
"Dalam hal ini berada dalam lembaga pemasyarakatan. Maka demikian itu memenuhi unsur penyiksaan. Secara defenisi, penyiksaan bisa kita rujuk melalui pasal 1 UU 5/1998, pasal 1 angka (4) UU 39/1999, pasal 9 huruf (f) UU 26/tahun 2000," jelasnya.
BACA JUGA:
2 Maling Kafe di Masa PPKM Medan DitangkapSebagai informasi, kata Amin, hak bebas dari penyiksaan itu merupakan hak asasi yang tak bisa dikurangi dalam situasi apapun.
Isu penyiksaan dalam lapas ini sebutulnya bukan persoalan baru, dan sudah jadi rahasia umum. Untuk itu, lanjut Amun, kiranya peristiwa ini bisa jadi momentum yang tepat untuk segera meratifikasi Optional Convention Against Torture (OPCAT). Agar upaya pencegahan penyiksaan dan penghukuman yang tidak manusiawi bisa segera mempunyai payung hukum yang lebih jelas.
"Sekaligus melengkapai CAT yang sudah lebih dulu kita ratifikasi melalui UU No 5 Tahun 1998," tandasnya.