drberita.id | Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) angkat bicara terkait oknum polisi yang diduga terlibat kasus perselingkuhan yang marak terjadi belakang ini di Sumatera Utara.
Anggota Kompolnas, Yusuf dikonfirmasi wartawan, Kamis 18 November 2021, menegaskan bahwa Kompolnas telah mendapat klarifikasi atas pemberitaan media terkait oknum polisi yang selingkuh.
"Pada saat ini masalah itu sedang dalam penanganan oleh Propam Polda Sumut. Tentu kita mendukung langkah Propam dan terus mendorong agar permasalahan tersebut segera dituntaskan," ujarnya.
BACA JUGA:
Jelang 1 Abad, PSHT Gelar Kejuaraan Pencak Silat Piala MenporaKata Yusuf, dari aspek kode etik profesi Polri, jika benar ada perselingkuhan oleh oknum polisi tersebut, maka dapat dikatakan sebagai dugaan pelanggaran etika kepribadian dalam kode etik.
"Namun ketika dugaan perselingkuhan itu terjadi sesama oknum, maka bisa juga dipandang sebagai pelanggaran disiplin. Dalam hal ini, apabila terbukti adanya perselingkuhan, maka kita menyarankan agar dijadikan sebagai pelanggaran kode etik profesi Polri. Patut diberikan sanksi yang tegas," tegas Yusuf.
"Selain itu, jika nantinya benar benar terbukti oknum tersebut dilakukan pembinaan. Terkait rumah tangga di antaranya, diupayakan untuk dirukunkan kembali kepada isterinya," sambungnya.
Beberapa kasus dugaan perselingkuhan yang sempat ramai dibicarakan yakni mantan Kasat Reskrim inisial AKP DIL dan oknum Polwan Ipda YMM yang sempat bertugas di Polres Serdang Bedagai, serta oknum Polres Sibolga yang dilaporkan istrinya 16 kali terlibat perselingkuhan dengan wanita lain.
Hingga kini, belum diketahui pasti perkembangan hasil pemeriksaan dari kasus oknum yang merusak citra Kepolisian tersebut dan seakan dibiarkan.
BACA JUGA:
Kasus Korupsi Pupuk Curah Rp 7,2 Miliar Segera Disidangkan di Pengadilan Tipikor MedanSementara Surat Edaran ( SE ) Kapolri, nomor: SE/9/V/2021 tanggal 18 Mei 2021, berbunyi bahwa segala bentuk pelanggaran asusila oleh anggota Polri meliputi di antaranya; pelanggaran asusila antara polisi pria dengan polwan, Bhayangkari, PNS maupun masyarakat. Pelanggaran asusila antara polwan dengan polisi laki-laki, PNS, maupun masyarakat.
Pelanggaran asusila sesama gender, baik sesama polisi laki-laki, sesama polisi wanita maupun dengan masyarakat.
Berdasarkan standar etika profesi Polri, perbuatan asusila termasuk kategori pelanggaran moral, etika profesi Polri bersifat berat sehingga dapat dijatuhi sanksi rekomendasi PDTH. Prosedur penegakannya mengutamakan menerapkan persangkaan melanggar pasal 11 huruf c Perkap no 14 tahun 2011.