drberita.id-JAKARTA | Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto ingatkan seluruh Kapolda dan Direktur Reserse terkait tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional atau PEN.
Hal itu disampaikan Komjen Pol Agus secara virtual di Gedung Bareskrim Polri, Selasa 4 Mei 2021.
BACA JUGA :MAYDAY 2021: Indonesia Tanpa Korupsi dan Cabut UU Omnibuslaw
Dalam sambutannya, Komjen Pol Agus Andrianto menyampaikan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah saat ini dalam menanggulangi pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
"Pandemi Covid-19 ini harus menuntut kita bekerja ekstra, beban yang dihadapi pemerintah tentunya bukan hanya pak Kapolri yang memikul, tapi juga kita semua dan rekan-rekan Kapolda dan jajaran Direktur Reserse (Reskrimum, Reskrimsus dan ResNarkoba)," ujar Agus.
Agus juga menyampikan saat ini target pertumbuhan ekonomi nasional triwulan ke-2 tahun 2021 sekitar 4,5 - 5% dan Kepolisian RI harus mendukung penuh.
"Program-program yang sudah dianggarkan dalam upaya penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional harus diberikan pengamanan, pengawalan dan asistensi agar tidak mandek dan terdapat kesalahan," tegas Agus.
Mantan Kabaharkam Polri ini juga mewanti-wanti agar tidak ada lagi hambatan-hambatan yang disebabkan oleh Kepolisian terutama jajaran Reskrim.
"Masyarakat saat ini sudah sangat merasakan dampak pandemi, jangan lagi sampai menyulitkan dalam pelayanan, penyelidikan dan penyidikan, hentikan jangan persulit," pungkasnya.
Masih menurut Agus, penegakan hukum adalah upaya terakhir bahwa sesungguhnya upaya preventif dan preemtif porsinya semakin besar berjenjang.
Diakhir arahannya Komjen Agus juga mengingatkan jajaran Direktur Reserse, khususnya Reserse Narkoba untuk benar-benar menerapkan SOP dalam menangani perkara narkoba. "Untuk narkoba, jangan ceroboh dan aneh-aneh," tutupnya.
BACA JUGA :Kredit Macet di Bawah Rp 5 Miliar Akan Dihapus OJK
Diketahui, Presiden Joko Widodo mencanangkan pertumbuhan ekonomi nasional triwulan ke-2, 5%. Presiden juga memerintahkan Kepala Daerah untuk mempercepat belanja modal dan belanja barang.