drberita.id | Berdasarkan pemberitaan di media online, Sugianto selaku Kepala Desa Perhutaan Silau, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, merasa keberatan.
Hal ini disampaikan Kades Sugianto didampingi kuasa hukum Zulkifli SH di Kafe Shangrila, Jalan Hos Cokroaminoto, Kota Kisaran, Asahan, Sumatera Utara, Kamis 14 Januari 2021.
"Saya keberatan dengan pemberitaan di media online taslabnews.com dengan judul "Tertipu Investasi Bodong, Warga Asal Aek Kanopan Gugat Kades Perhutaan Silau Asahan" yang diterbitkan pada tanggal 23 Desember 2020," kata Sugianto.
Baca Juga :Wadokai Sumut Laksanakan Majelis Sabuk Hitam Dipimpin Brigjen Dadang
Sugianto sangat menyayangkan terbitnya pemberitaan tersebut karena judulnya mencatut secara langsung terkait institusi dan jabataan. Terlebih lagi berita yang dibuat dan ditayangkan tidak ada konfirmasi maupun klarifikasi secara langsung kepada dirinya.
"Karena ini sudah menyangkut nama baik dan karier saya, investasi bodong ini kan bukan saya owner maupun leadernya. Saya juga member seperti korban yang lain, saya bergabung di PT. BMW Cash atas nama pribadi serta tidak pernah membawa nama institusi," ungkapnya.
Sugianto berharap pihak media online taslabnews.com profesional dalam menjalankan tugas dan juga jangan hanya mendengarkan informasi secara sepihak. Menurutnya, senua isi berita tidak benar terkait pernyataan kuasa hukum penggugat, Hendra Gunawan, SH,MH yang menyatakan ada bukti transfer dan surat perjanjian.
"Sebenarnya duit tidak ditransfer senilai Rp 165.000.000 secara langsung, melainkan melalui tiga tahap secara berangsur, terkait surat perjanjian terus terang saya tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menandatangani. Jadi ada hal yang akan saya lakukan terkait permasalahan ini, dan akan saya beritakan dikelanjutannya," beber Sugianto.
Kuasa hukum Zulkifli SH menyesalkan pemberitaan atas diri kliennya di media online taslabnews.com. Menurutnya, pemberitaan tersebut terkesan sepihak dan dapat merugikan nama baik serta jabatan kliennya.
Baca Juga :Sidang Gugatan Sugianto di PN Kisaran Dinyatakan NO
"Maunya jangan seperti itu, media dan wartawan kan diikat oleh Undang Undang Pers serta kode etik. Harusnya peraturan dijalankan agar jangan sampai ada yang merasa dirugikan, kalau sudah seperti ini kan kecewa kita," tandasnya.
art/drb