drberita.id | Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan keputusan terkait 1.062 Polisi Sektor (Polsek) di seluruh Indonesia, tidak bisa melakukan proses penyidikan.
Keputusan itu berdasarkan Surat Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021, tertanggal 23 Maret 2021, ditandatangani Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, tentang Penunjukan Kepolisian Sektor Hanya Untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Pada Daerah Tertentu, Tidak Melakukan Penyidikan.
BACA JUGA :Kopasude Temukan 74 Titik Sampah dan Bangunan Liar di Sepanjang 23,5 KM Sungai Deli
Dalam keputusan tersebut, Kapolri memperhatikan soal program prioritas Comamnder Wish pada 28 Januari 2021 lalu.
Hal ini juga merupakan program prioritas di bidang transformasi, program penataan kelembagaan, kegiatan penguatan Polsek dan Polres sebagai lini terdepan pelayanan Polri dengan rencana aksi mengubah kewenangan Polsek hanya untuk pemeliharaan Kamtibmas pada daerah tertentu tidak melakukan penyidikan atau penangkapan.
"Polsek yang tidak melakukan penyidikan dalam hal kewenangan dan pelaksanaan tugasnya memedomani Surat Kapolri Nomor: B/1092/II/REN.1.3./2021 tanggal 17 Februari 2021 perihal direktif Kapolri tentang kewenangan Polsek tertentu," tulis Sigit dalam surat keputusan itu.
BACA JUGA :Viral, Video Polisi Gerebek Polwan Selingkuh di Kamar Hotel
Keputusan itu berdasarkan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.