drberita.id | Kantor Hukum Eka Putra Zakran & Associates (EPZA) mengajukan surat perundingan bipartit ke Pimpinan PT. Laut United (LU), Selasa, 24 November 2020.
Surat permohonan perundingan bipartit bernomor: 152/SPER-FB/EPZA/VI/2020 sengaja dilayangkan dalam rangka mengupayakan jalan terbaik dalam hal penyelesaian perselisihan tenaga kerja.
Menurut Direktur Kantor Hukum EPZA, Eka Putra Zakran, SH akrab disapa Epza, perundingan bipartit merupakan upaya-upaya terbaik di luar proses persidangan, selain mengedepankan asas kekeluargaan juga merupakan amanat Undang-Undang.
Baca Juga :KPK: Terkait Penahanan Bupati Labura, Nimrot Seharusnya Ciptakan Opini yang Mencerahkan
Pasal 1 angka 10 UU No. 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) menyebutkan bahwa perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.
Nah, berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi oleh klien kami Rusman Sitohang selaku perkerja/buruh dan pimpinan PT. Laut United, sangat mengedepankan upaya-upaya pendekatan persuasif.
Sejak dari awal sampai saat ini Kantor Hukum EPZA tetap mengupayakan langkah-langkah komunikatif dan dialogis guna mendapatkan solusi terbaik.
"Harapan kita dengan digelarnya perundingan Bipartit nanti oleh pihak Tersomasi, ada win-win solution, sehingga dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bersengketa," ungkapnya.
"Sebagai penasehat hukum, kita berupaya dulu sampai titik nadir untuk mengedepankan pendekatan dengan asas musyawarah mufakat, kecuali kandas dan tidak mempan lagi upaya diluar, maka akan ditempuh jalur peradilan," sambungnya.
"Istilahnya pihak perusahaan jangan keras kepala. Apa sih susahnya jika duduk bersama, kan lebih baik," tutupnya.
Baca Juga :Komandan Lanud Terima Bantuan SD Angkasa Medan dari Lions Club
Untuk diketahui bahwa Rusman Sitohang (59) sudah bekerja di PT. Laut United sejak 4 Agustus 2009. Awalnya tidak pernah ada masalah, namun sejak 6 November 2020, muncul masalah akibat mutasi sepihak yang dilakukan perusahaan tanpa dasar, tanpa pertimbangan dan tanpa proses surat menyurat, sehingga membuatnya merasa dirugikan baik secara materil maupun immateriil.
Agar menjadi perhatian serius bagi semua pihak, surat permohonan perundingan bipartit ini ditembuskan juga ke Ketua Komisi IX DPR-RI, Ketua Komisi E DPRD Sumut, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, Ketua Komisi II DPRD Medan, Plt. Walikota Medan, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, Kapolres Belawan serta klien yang bersangkutan.
art/drb