drberita.id | Kapolda Sumut Irjen Pol. Panca Putra menegaskan penyerapan anggaran pemerintah daerah harus tetap sesuai aturan untuk memperkuat peran Satgas Penanganan Ekonomi Nasional (PEN).
Satgas PEN yang diperkuat terdiri dari Inspektorat, APH, dan BPKP agar akselerasi penyerapan anggaran dan pencegahan terjadinya penyimpangan.
"Bupati atau walikota perlu berperan aktif dalam akselerasi anggaran. Kita akan dorong itu karena tahun anggaran 2021 tinggal satu bulan lagi. Dengan begitu kita harapkan tidak terjadi penyimpangan, karena kita mengerjakannya bersama-sama," kata Panca Putra dalam Rapat Asistensi Pengelolaan Keuangan Terkait Percepatan Penyerapan Anggaran dan Evaluasi PPKM di Medan, Senin 29 November 2021.
BACA JUGA:
Banyak Kepala Daerah di Sumut Tidak Paham Pelayanan PublikDiketahui, penyerapan anggaran Pemprov Sumut hingga akhir November 2021, diklaim sudah mencapai 72,9 persen dengan urutan kedelapan secara nasional.
"Saat ini Sumut nomor delapan dalam penyerapan anggaran dari 34 provinsi di Indonesia. Sudah 72,9 persen," ungkap Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.
Edy mengatakan, serapan anggaran belanja Sumut hingga November 2021 lebih tinggi daripada realisasi anggaran pada 2020 yang hanya mencapai 55 persen.
"Tahun lalu kita di posisi 20 dengan serapan 50 persen, sekarang kita meningkat ke posisi delapan dengan 72,9 persen. Ada peningkatan sekitar 22 persen," katanya.
BACA JUGA:
Bobrok UINSU Sampai Jakarta, Kemenag Turunkan Tim ke SumutEdy mendorong masing masing pemerintah daerah di Sumatera Utara untuk menggenjot serapan anggaran hingga Desember 2021.
"Tahun ini pastinya lebih baik dari tahun kemarin. Kita optimalkan karena kalau di akhir tahun ini tidak diserap, berarti uang dikembalikan ke negara," jelasnya.