drberita.id | Dugaan pungutan liar (Pungli) retribusi parkir di Jalan Gunung Krakatau diduga diakomodir oknum Dinas Perhubungan Kota Medan berinsial DS yang sempat disoroti organisasi kepemudan (OKP) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pemuda Karya Nasional (PKN) Kota Medan, menuai serangan dari preman suruhan terhadap pimpinan anak cabang (PAC) Medan Timur.
Pasalnya, dugaan pungli retribusi parkir yang menjadi objek lokasi pengutipan yang berada di Jalan Gunung Krakatau Kecamatan Medan Timur, tak sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Larangan Parkir di Jalan Nasional dan Provinsi sehingga terindikas tindakan Korupsi Kolisi dan Nepotisme (KKN).
KPK Diminta Usut Dugaan Suap Uang Ketok DPRD Padangsidimpuan
"Awalnya ada oknum preman suruhan mengatasnamakan pengelola parkir di Wilayah Kecamatan Medan Timur menghubungi saya untuk bertemu diskusi dan sharing mengenai dugaan pelanggaran pengutipan parkir yang terindikasi pungli tersebut melalalui whatsapp," ujar Ketua PAC Medan Timur Tommy Andika kepada wartawan, Minggu 18 April 2021.
Merespon ajakan tersebut, lanjut Tommy memaparkan, dirinya bersama dua orang rekan pengurus PAC PKN menerima ajakan dan menemui orang yang mengaku orang suruhan DS tersebut berdiskusi dan bertemu di sebelah swalayan kasimura tepat di lokasi parkir di Jalan Krakatau, pada Sabtu 17 April 2021 malam.
[br]
Setiba di lokasi, Tommy Andika pun bertemu langsung dengan orang yang mengaku suruhan oknum DS beserta pengelola parkir tersebut.
"Komunikasi bagus dan diskusi berjalan baik. Dan saat pertemuan mau bubar, sembari berjabat tangan dengan orang suruhan, tiba-tiba saya dipukul dari belakang dan distrum dengan alat strum petak oleh teman dari preman suruhan DS," jelas Tomy.
SiLPA Meningkat, Pemko Medan Gagal Eksekusi Anggaran
Ironisnya, Tommy dan 2 orang rekan pengurus PAC PKN Medan Timur kaget mendapat serangan kekerasan itu. Tak ingin menjadi lebih parah keadaannya, Tommy Andika dan 2 rekannya memutuskan menyelamatkan diri dari amukan massa diduga suruhan oknum DS.
"Setelah kami merasa aman berada di lokasi tempat tinggal di Jalan Mandor, lantas saya memanggil rekan lainnya untuk bergegas ke Polrestabes Medan membuat laporan. Dan kami tegaskan, tidak ada pelaku penyerang memakai seragam okp lain. Ini tegas kami duga serangan oknum DS dan pengelola parkir di jalan parkir Gunung Krakatau yang terindikasi ilegal dan melanggar UU," pungkasnnya.
[br]
Terpisah, Ketua Harian DPC PKN Kota Medan Bobby Octavia Zulkarnain menilai serangan terhadap Ketua PAC PKN Medan Timur terindikasi serangan dari oknum DS yang diduga sebagai koordinator pengelolaan parkir yang kami duga ilegal dan status jalannya bukan status jalan yang bisa dikutip retribusinya.
Kami juga sedang mengkalkulasi berapa hasil indikasi pungli pengutipan retribusi parkir tersebut.
Anggota DPRD di Sumatera Utara Akui Terima Uang Suap Jutaan Rupiah dari Pimpinan
"Kita sayangkan, Dinas Perhubungan Medan terkesan tercoreng dan anti kritiik jika dilihat atas insiden penyerangan ini. Kami menilai dampak ini mencoreng nilai kenyamanan dan keamanan masyarakat untuk kritis," ujar Bobby.
Tak hanya itu, lanjut Bobby, sikap Ketua PAC PKN Medan Timur Tommy Andika yang legowo dan terbuka untuk sharing kami nilai santun dan menunjukkan kepatutannya terhadap hukum.
[br]
"Sikap premanisme dan bar-bar seperti ini seakan menantang Pemerintah Kota yang dirasakan begitu nikmat keberkahannya, melalui keamanan dan kenyamanan warga dalam sentuhan hangat kepemimpinan Walikota Medan Bobby Nasution dan Wakil Wallikota Medan Aulia Rahman," tegasnya.
Oleh karena itu, kata Bobby, untuk kejadian ini mereka percayakan kepada aparat penegak hukum melalui laporan korban pada Minggu 18 April 2021, dini hari dengan LP: Nomor : STTLP/B/814/IV/Yan 2.5/2021/SPKT Polrestabes Medan/Polda Sumut.
PFI Kecam Paspampres Bobby Nasution Alergi Jurnalis
Seperti pesan Kapolri melalui jargon Presisi jelas nyata dirasakan masyarakat saat ini.
"Biar Hukum yang berjalan. Ini Kota Penuh Berkah, tidak ada yang kebal hukum. Kota Medan harus diisi masyarakat yang bisa menikmati keberkahaan, seperti manusia yang santun dan tidak bar-bar," pungkasnya.
[br]
Diberitakan sebelumnya, Sekretaris DPC PKN Kota Medan Budi Dharma kepada wartawan, Kamis 15 April 2021, menyoroti indikasii pungli retribusi parkir yang terjadi Jalan Gunung Krakatau Ujung, bukanlah objek parkir.
"Info dan investigasi anggota di lapanngan, oknum Dinas Perhubungan Kota Medan berinisial DS terang-teranngan mengkoordinir sejumlah orang melakukan pengutipan retribusi parkir," ujarnya.
23 Pemuda Terlibat Tawuran Diamankan Tim Rajawali Polda Sumut
Dari hasil amatan di lapanngan dan laporan di lokasi yang dijadikan objek parkir oknum Dishub berinisial DS, lanjut Budi Dharma mencapai nilai nominal hasil pengutipan hingga jutaan rupiah.
Penutupan rutin dilakukan setip hari, mulai siang dan malam. Oknum dishub inisial DS yang disebut-sebut mendapat izin dan restu dari kepala bidang (Kabid) parkir.
[br]
"Kami menduga, Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan Kota Medan dan Kabid Parkir terindikasi meraup keuntungan pribadi dari dugaan pungli ini. Sehingga indikasi pungli terkesan dibiarkan," jelasnya.
Ironisnya, Lanjut Budi Dharma yang juga berprofesi sebagai lawyer mendapatkan informasi bahwa oknum Dishub Medan berinisial DS terus melakukan pungli sepanjang jalaan dengan mengerahkan jukir liar dengan atribut badge jukir yg ditandatangani kadishub itu sendiri.
Suap Mantan Gubsu Masih Lanjut, Ali: Nanti kami cek perkembangannya
Sementara, Kadis Perhubungan Kota sebelumnya dengan jelas dan tegas menyatakan Jalan Gunung Krakatau Kecamatan Medan Timur adalah Jalan Nasional yang tidak diambil retribusi parkirnya.
"Kami berharap, dugaan pungli ini segera ditertibkan. Jangan hancurkan keberkahaan Kota Medan dengan perilaku dan mental koruptor oknum DS seperti ini. Karena yang kami pahami, perilaku koruptor itu hanya bisa dibasmi dari akarnya. Seperti contoh kecil yang terjadi saat ini," pungkas Budi Dharma.