drberita.id | Kejaksaan Agung (Kejagung) RI tengah berupaya penyelamatan kerugian uang negara dari kasus korupsi PT. Asuransi Jiwasraya (AJS) sebesar Rp 18,4 triliun.
"Tim penyidik telah melakukan upaya penyelamatan kerugian keuangan negara dengan nilai taksiran kurang lebih sebesar Rp 18,4 triliun," ungkap Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Ali Mukartono dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 2 Juli 2020.
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kerugian negara dari kasus korupsi PT AJS sebesar Rp 16,8 triliun.
Baca Juga: Kasus Jiwasraya: Jaksa Agung Tetapkan 13 Perusahaan Investasi dan Pejabat OJK
"Maka penuntut umum akan menuntut atas benda sitaan untuk dirampas dan dikembalikan kepada negara cq. PT. AJS. Upaya tersebut merupakan bentuk keseriusan Kejaksaan untuk memenuhi hak-hak para nasabah," kata Ali.
Ali juga mengatakan, penyidik belum menemukan adanya keterlibatan orang dari nama pendiri Mayapada Group Dato Sri Tahir. "Tim penyidik sampai saat ini belum menemukan adanya keterkaitan Dato Sri Tahir selaku pemilik PT Bank Mayapada dalam perkara PT AJS," katanya.
Sebelumnya, penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi Asuransi Jiwasraya terus dilakukan Kejaksaan Agung. Pada Rabu 1 Juli 2020, sejumlah pejabat OJK telah dimintai keterangan.
Kapuspenkum Kejagung, Hari Setiyono mengatakan empat orang yang diperiksa yaitu Kepala Sub Bagian Pemeriksaan Transaksi dan Lembaga Efek III OJK Slamet Riyadi, Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1 B OJK (2014-2018) Sugianto, dan Direktur Pemeriksaan Pasar Modal pada OJK Edi Broto Suwarno.
Baca Juga: Kasus Dugaan Monopoli Proyek, Oknum Direksi PTPN I Langsa Dilaporkan ke Kejati Aceh
Kasubag Pemeriksan Transaksi dan Lembaga Efek I OJK (2013-2014) Bayu Samodro juga ikut diperiksa. Satu orang lainnya Dirut PT. Treasure Fund Investama (TFI) Dwinanto Amboro juga ikut diperiksa sebagai saksi terkait kasus tersebut.
(art/drb)