drberita.id -Direktur Center For Strategy and Information (CSI) Edy Syahputra mendukung aksi mogok para hakim yang menuntut kenaikan gaji dan kesejahteraan, yang mana saat ini masih belum menjadi prioritas pemerintah.
Padahal hakim merupakan pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan, belum dapat perhatian dari pemerintah karena gaji dan tunjangan hakim belum disesuaikan sejak 2012.
Menurut Edy Syahputra, tanpa kesejahteraan yang memadai, hakim rentan terhadap praktik korupsi, karena penghasilan mereka tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
"Sehingga revisi tentang hak keuangan dan fasilitas dalam PP 94/2012 sangat penting dan mendesak disesuaikan penghasilan dan kesejahteraan para hakim," kata Edy.
Selain itu, kata Edy, CSI juga mendesak pemerintah dan DPR mengesahkan Rancangan Undang Undang (RUU) Jabatan Hakim yang menjadi landasan kuat dan independen bagi hakim.
"Serta mendorong pengesahan RUU Contempt of Court yang mengatur perlindungan bagi hakim dari semua penghinaan terhadap pengadilan," katanya.
"Hal itu sangat diperlukan untuk memastikan proses peradilan berjalan tanpa intervensi, ancaman, atau tekanan dari pihak manapun. Di samping itu Pemerintah juga perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Keamanan Hakim dalam menjalankan tugas mereka," sambung Edy.
CSI mendorong dan berharap pemerintahan baru Presiden Prabowo segera memperhatikan dan mengabulkan tuntutan, dan memberikan kesejahteraan bagi para hakim sehingga terciptanya hakim yang berintegritas, kemandirian, kejujuran, serta dapat memberikan pelayanan yang profesionalitas kepada masyarakat pencari keadilan.
"CSI juga meminta presiden terpilih Prabowo Subianto untuk komitment dan segera menjalankan program kerja Asta Cita dan menaikkan gaji TNI, Polri, Jaksa, Guru, dan khususnya Hakim yang gajinya sudah tidak naik selama 12 tahun," tutup Edy Syahputra.