drberita.id | Perkara gugatan lahan pembangunan Citraland Kota Deli Megapolitan Helvetia, menjadi bukti hukum telah dikangkangi di Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Imbasnya, konsumen pembeli unit nantinya akan menyesal pada akhirnya.
Gugatan ini didaftarkan oleh Law Firm Garda Deli pada 24 September 2021, dengan perkara bernomor: 97/G/2021/PTUN-MDN tertanggal 27 September 2021.
"Dua pekan lagi putusan ini akan keluar di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Kita minta Ketua PTUN Medan bertindak bijaksana dan bersikap jernih membuat putusan di lahan tersebut," ungkap Wahyu Syah Alam Tampubolon SH, dari Law Firm Garda Deli, Rabu 2 Februari 2022.
BACA JUGA:
Didampingi Solahuddin Harahap, Rektor UINSU Kabur Usai Diperiksa Ombudsman SumutMenurut Wahyu, Citraland Kota Deli Megapolitan dan PTPN2 mengklaim lahan seluas 6,8 hektare yang peta sertifikatnya menyeberangi jalan, sehingga menyalahi aturan PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
"Lahan masih berpekara tetapi pihak Citraland Kota Deli Megapolitan dan PTPN2 sudah melakukan pembangunan dan menjual unitnya. Ini sudah sangat jelas hukum dikangkangi oleh mereka," terang Wahyu.
Dari penjelasan BPN Deliserdang, lanjut Wahyu, mereka mengaku tidak pernah melakukan pengukuran secara langsu ke objek perkara yang digugat di PTUN Medan. Anehnya, luas lahan 6,8 hektare itu mereka dapat dari salinan surat ukur tahun 1997.
Sementara sertifikat HGU atas nama PTPN2 bernomor: 111/Desa Helvetia diterbitkan pada 20 Juni 2003, dan peruntukannya perkebunan bukan untuk pembangunan properti.
"Bagaiman IMB bisa dikeluarkan di objek yang peruntukannya tidak sesuai dari perkebunan ke properti, dan sedang berpekara di PTUN Medan. Apakah segampang ini hukum dimainkan untuk keuntungan pemodal dan kelompok tertentu. Perkara masih berproses sudah berjalan pembangunan di lahan, seperti penimbunan yang saat ini sedang terjadi," katanya.
Wahyu pun berharap hukum di negara ini masih tegak lurus di lembaga pradilan yang ada di Provinsi Sumatera Utara.
"Perkara ini menjadi gambaran buruk penagakan hukum, yang saat ini sedang dipertontonkan pengembang Citraland Kota Deli Megapolitan dan PTPN2," tandasnya.
BACA JUGA:
Anggota Komisi IV Minta Mendag Batalkan DMO dan DPO