drberita.id | Penjemputan paksa yang dilakukan terhadap Rahmadsyah, seorang aktifis dan jurnalis oleh Polrestabes Medan membuat Raja Makayasa Harahap Praktisi Hukum dari Biro Pengacara Hukum dan Administrasi angkat bicara.
Praktisi Hukum Citra Keadilan, Raja Makayasa Harahap SH mengatakan bahwa dirinya mengutuk keras penjemputan paksa yang dilakukan terhadap Rahmadsyah seorang aktifis dan jurnalis oleh Polrestabes Medan.
Raja menganggap apa yang dilakukan oleh Polrestabes Medan adalah bentuk kriminalisasi terhadap aktifis dan jurnalis. Ia juga mengingatkan kriminalisasi pers mengindikasikan bahwa pers nasional belum sepenuhnya bebas.
"Penjemputan paksa jurnalis sama dengan melanggar amanat Undang Undang Pers, untuk produk pemberitaan, harus diselesaikan di Dewan Pers, bukan di pengadilan umum," kata Raja di Kantor Citra Keadilan, Jalan Sutomo, Medan, Rabu 27 April 2022.
BACA JUGA:
SPPBJ Palsu Beredar, Rozi Albanjari Minta Polda Sumut Bongkar Mafia Proyek UINSUMenurut Raja yang juga Ketua Gerakan Anti Narkoba (GRANAT) Kota Medan, ini masih ada sejumlah kalangan yang berasal dari berbagai elemen masyarakat mengadukan produk pers, atau produk pemberitaan, ke polisi dengan berbagai alasan. Hal ini yang kemudian menyebabkan penegakan hukum dilakukan tidak menggunakan Undang Undang Pers dalam menangani perkara.
Raja mengatakan, kasus yang melibatkan karya jurnalistik menunjukkan kesalahan etik, tidak seharusnya diperlakukan seperti tindak kriminal, sehingga tidak tepat apabila dilaporkan kepada polisi.
Fenomena tersebut, kata Raja, menimbulkan kesan bahwa karya jurnalistik yang merupakan karya intelektual ditangani dengan pendekatan hukum pidana, sehingga terjadi kriminalisasi pers. Hal ini mencerminkan bahwa kriminalisasi pers masih ada walaupun Undang Undang Pers telah berumur 22 tahun.
Bukan hanya kriminalisasi, insan pers juga rentan tindak kekerasan selama proses penciptaan maupun setelah publikasi produk pers. Kekerasan tersebut dapat terjadi apabila isinya dipandang merugikan pihak yang diberitakan. Tindak kekerasan yang mengancam insan pers, menurut Raja, juga merupakan hambatan kemerdekaan pers.
"Kekerasan dan kriminalisasi pers kerap terjadi di Sumatera Utara, bahkan ada wartawan mati di bunuh, dan juga ada yang disiram air keras. Cukuplah sudah itu terjadi," ungkapnya.
Pengacara muda ini menuturkan, di era globalisasi, media massa telah menjadi alat kontrol sosial dan pilar ke empat demokrasi. Dimana kebebasan pers digunakan sebagai alat ukur untuk melihat demokratisasi sebuah negara.
"Media yang netral berarti media yang bergerak secara independen, kredibel dan mandiri dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, sehingga masyarakat tidak tertipu pada fakta yang terjadi sebenarnya," kata Raja.
BACA JUGA:
Hutang Negara Capai Rp 7000 Triliun, PP HIMMAH: Batalkan IKN dan Tolak Presiden 3 PeriodeJangan bungkam jurnalis dengan cara melakukan kriminalisasi, tugas media sesuai koridornya sebagai penyampai informasi kepada publik. "Gunakan Hak Bantah dan Hak Jawab, Polisi jangan di jadikan alat untuk membungkam jurnalis dan aktifis, tak ada api kalau tak ada asap," pungkasnya.