drberita.id | Partai Demokrat (PD) secara resmi menyerahkan ratusan dokumen terkait Uji Materiil (Judicial Review) yang diajukan mantan kader pro KLB Deliserdang yang menggugat beberapa pasal AD/ART Partai Ddemokrat Kongres V 2020 dengan pihak termohon Kementerian Hukum dan HAM.
Dokumen yang diserahkan Partai Ddemokrat di antaranya berupa tanggapan atas uji materiil, surat pencabutan hak uji materiil dari salah satu pemohon, serta surat keterangan ahli hukum tata negara dan administrasi negara (affidavit) yang memperkuat jawaban Kemenkumham di Mahkamah Agung (MA).
"Kami telah menyerahkan 44 bukti dengan ratusan dokumen terkait sanggahan uji materiil Yusril selaku kuasa hukum mantan kader pro KLB Deliserdang yang menggugat legitimasi Kongres dan AD/ART hasil Kongres V Partai Demokrat 2020. Di mana pihak tergugat adalah Kementerian Hukum dan HAM yang telah mengeluarkan SK Pengesahan AD/ART Partai Demokrat pada bulan Mei 2020," jelas Dr. Heru Widodo, kuasa hukum DPP Partai Demokrat, Kamis 14 Oktober 2021.
BACA JUGA:
Kader Inginkan Ketua DPD Demokrat Sumut Figur Muda dan EnergikDr. Heru menambahkan pihaknya juga melampirkan 461 surat pernyataan peserta Kongres V Partai Demokrat tahun 2020 (para Ketua DPD/DPC) yang menyatakan bahwa seluruh mekanisme dan proses kongres telah sesuai dengan AD/ART dan Undang Undang Partai Politik serta berlangsung secara demokratis. Dan hal ini juga diperkuat dengan diserahkannya rekaman video saat Kongres 2020 dilaksanakan.
"Kami juga menyampaikan surat keterangan 5 ahli hukum tata negara dan administrasi negara yang kredibel, di mana pada intinya mereka menegaskan bahwa AD/ART Partai, Yayasan, Ormas, Koperasi dan Asosiasi Profesi bukanlah norma hukum yang mengikat publik secara umum, dan tidak dibuat oleh Lembaga Negara sehingga tidak termasuk objek yang bisa diuji materiilkan di Mahkamah Agung. Kalau dipaksakan hal ini akan membuka gerbang terjadinya anarkisme hukum di mana setiap anggota partai manapun dapat mengajukan uji materiil AD/ART partainya di MA," sambung Hinca Pandjaitan, Komisi III DPR RI.
BACA JUGA:
Hutang BUMN Membengkak, Aktivis 98 Sebut Erick Thohir Sibuk PencitraanLima ahli hukum yang dimaksud adalah Prof. Dr. Philipus Hadjon, Prof. Dr. Susi Dwi Harijanti, Dr. Zainal Arifin Mochtar, Dr. TM. Luthfi Yazid, dan Dr. Aan Eko Widiarto.
Penyerahan dokumen ini juga didampingi oleh tim kuasa hukum DPP Partai Demokrat yaitu Mehbob dan Muhajir. Rombongan diterima oleh Direktur Tata Negara, Ditjen AHU Kemenkumham RI, Dr. Baroto.