drberita.id | Komisioner BNSP Henny S Widyaningsih menegaskan Dewan Pers tidak boleh mengeluarkan sertifikasi kompetensi wartawan, menyusul Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Khusus Wartawan sudah resmi hadir dalam sistem sertifikasi.
"Dewan Pers boleh melaksanakan setifikasi kompetensi tapi harus lewat LSP yang berlisensi BNSP," kata Henny saat pelatihan Asesor Kompetensi Wartawan di Gedung Serba Guna LSP Pers Indonesia, Kompleks Ketapang Indah, Jakarta Pusat, 14-18 April 2021.
Kali ke 3, Jurnalis Aksi Tutup Moncong Depan Kantor Bobby Nasution
Menurut Henny, Sertifikasi Wartawan lewat BNSP belum pernah terjadi di Indonesia. LSP Pers Indonesia, kata Henny, merupakan lembaga pertama yang memiliki standar kompetensi wartawan yang bisa melaksanakan sertifikasi.
Pada kesempatan yang sama, mantan Komisioner BNSP yang menjadi master asesor BNSP pada kegiatan pelatihan ini, mengatakan sertifikasi kompetensi itu ada aturan hukumnya. Hanya dua lembaga yang diberi kewenangan oleh negara untuk menerbitkan Sertifikat Kompetensi yakni Perguruan Tinggi dan BNSP.
"Jadi kalau ada lembaga di luar itu yang berani mengeluarkan sertifikat kompetensi itu melanggar dan ada sanksi pidananya," tegas Agus.
Sementara itu, Hence Mandagi, Ketua LSP Pers Indonesia yang juga menjabat Ketua Umum DPP Serikat Pers dan Ketua Dewan Pers Indonesia, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BNSP yang sudah memberikan kesempatan kepada wartawan untuk mengikuti proses pelatihan asesor kompetensi melalui LSP Pers Indonesia.
"Banyak selamat kepada wartawan yang sudah dinyatakan kompeten sebagai asesor oleh master asesor dari BNSP. Karena ini menjadi catatan sejarah baru bahwa pers Indonesia telah memiliki asesor penguji komptensi bersertifikat BNSP berlogo garuda," ungkap Mandagi.
Mandagi mengaku bangga atas kehadiran wartawan yang menjadi peserta diklat asesor dari lintas organisasi dan latar belakang media.
PP BUMD Payung Hukum Iqbal Hanafi Hasibuan Jadi Komisaris PT. TLM, Tapi Tidak Melalui RUPS