drberita.id | Ombudsman RI Perwakilan Sumut direncanakan, Kamis 9 Juli 2020, mengundang tiga pimpinan institusi vertikal di Provinsi Sumatera Utara, untuk penyerahan hasil kasijian cepat atau Rapid Assesmen-RA terkait maladministrasi pascaterbitnya surat Menkumham tentang penghentian sementara pengiriman tahanan Rutan dan Lapas.
"Direncanakan hari Kamis 9 Juli 2020 sekira pukul 13.30 WIB pertemuannya di kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumut Jalan Sei Besitang No. 3 Medan," ujar Kepala Ombudsman Sumut Abyadi Siregar dalam keterangan pers, Rabu 8 Juli 2020.
"Pertemuan untuk meyerahkan hasil kajian cepat Ombudsman, dan ini diharapkan diserahkan langsung kepada Kapolda, Kakanwil Kemenkumham, dan Kajati Sumut," sambung Abyadi.
Baca Juga: Lagi, Ombudsman Sumut Terima Laporan Pungli Dinas Dukcapil Binjai
Menurut Abyadi, dari hasil kajian cepat (RA) Ombudsman RI Perwakilan Sumut itu ditemukan adanya maladministrasi, yaitu pertama, terjadinya kelebihan tahanan di Rumah Tahanan Kepolisian, mengakibatkan hak tahanan tidak terpenuhi dengan baik (hak beribadah, hak mendapatkan air bersih dsb).
Kedua, tidak adanya SOP/mekanisme tahanan dapat menghubungi keluarga melalui video call. Ketiga, terdapat tahanan kepolisian yang telah habis masa penahanan. Keempat, penumpukan tahanan dalam Rumah Tahanan Kepolisian mengakibatkan ketidaknyamanan tahanan untuk tidur, kebersihan ruangan sangat buruk dan menimbulkan penyakit sesak bagi tahanan.
Selanjutnya, terdapat tahanan titipan jaksa di Rumah Tahanan Kepolisian, padahal merupakan tanggung jawab jaksa dan Rutan/Lapas.
Baca Juga: 2 Organisasi Batak Islam Terbesar di Indonesia Rancang Kerjasama Dakwah di Bona Pasogit
"Keenam, terdapat tahanan jaksa yang sedang hamil dan jadwal lahiran dalam waktu dekat di Rumah Tahanan Poldasu dengan kondisi yang sangat padat. Dan terakhir, terdapat 1.000 tahanan jaksa hingga tahanan Mahkamah Agung di Rutan Klas I Medan telah kelebihan batas waktu tahanan," papar Abyadi.
(art/drb)