drberita.id - Persoalan Pegadaian ilegal yang semakin banyak dan meresahkan masyarakat belakangan ini harus ditindak. Praktik Pegadaian ilegal ini telah merugikan dan melanggar aturan.
Demikian dikatakan Muhammad Nuh saat kunjungan kerja ke Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Sumut, Senin 6 Januari 2025.
Dalam pertemuan tersebut, anggota DPD RI menyampaikan keluhan masyarakat terkait praktik pegadaian ilegal yang dinilai merugikan dan melanggar aturan.
Pegadaian ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi tersebut diketahui sering menerapkan suku bunga tinggi, kurang transparan, hingga menggunakan ancaman dalam proses penagihan.
Kondisi tersebut dinilai memperburuk situasi ekonomi masyarakat yang sudah rentan.
"Pegadaian ilegal ini tidak hanya merugikan masyarakat secara finansial, tetapi juga melanggar hukum. Kami meminta OJK mengambil langkah tegas untuk memberantas praktik praktik ini dan melindungi masyarakat," ujar Muhammad Nuh.
Menanggapi hal itu, Kepala OJK Perwakilan Sumut Khoirul Muttaqien mengatakan telah memperketat pengawasan terhadap lembaga keuangan, dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilih lembaga yang berizin.
"Kami juga sudah bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk menindak pelaku pegadaian ilegal, serta mempromosikan lembaga pegadaian resmi yang terdaftar di OJK," ungkap Khoirul Muttaqien.
Menurut Khoirul Muttaqien, langkah langkah tersebut diharapkan dapat memberikan solusi yang aman dan terpercaya bagi masyarakat.
Anggota DPD RI pun mendukung upaya yang telah dilakukan OJK dan mendorong percepatan langkah langkah tersebut. Juga mengusulkan sosialisasi bahaya Pegadaian ilegal diperluas, khususnya di pedesaan, agar masyarakat lebih memahami pentingnya memilih lembaga keuangan yang resmi.
"Kami berkomitmen untuk terus mengawal isu ini agar masyarakat Sumut mendapatkan perlindungan maksimal dari praktik praktik keuangan yang tidak sah," tegas Muhammad Nuh.
Kunjungan itupun menjadi awal untuk memperkuat sinergi DPD RI dan OJK demi menciptakan ekosistem keuangan yang lebih aman, transparan, dan inklusif di Sumut.