drberita.id -Anggota DPRD
Kota Medan Sri Rezeki mengatakan terdapat sejumlah temuan dalam rekomendasi pansus yang perlu segera ditindaklanjuti pemerintah dalam sistem digitalisasi perpajakan, regulasi, hingga pengawasan sumber PAD.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah penggunaan tapping box sebagai alat pengawasan transaksi wajib pajak.
Menurut Sri, alat tersebut penting untuk memastikan kesesuaian antara laporan wajib pajak dengan transaksi yang sebenarnya terjadi.
"Ketika dilaporkan oleh pajak, wajib pajak, sama enggak dengan yang ada? Tapi kalau tapping box-nya tidak digunakan, pastilah menjadi kerugian Pemko karena ada potensi penerimaan yang tidak masuk," ujarnya kepada wartawan, pada Senin 24 Agustus 2026.
Wakil Ketua Pansus PAD DPRD Kota Medan ini menilai digitalisasi pajak harus diperkuat agar lebih transparan dan akurat. Sistem digital juga dapat menjadi alat pembanding transaksi yang terjadi dengan laporan dari wajib pajak.
Selain persoalan digitalisasi, Sri juga menyoroti perlunya Pemko Medan memperjelas sejumlah regulasi melalui Peraturan Walikota. Salah satunya terkait dengan pengelolaan landfill yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan kecamatan.
Menurutnya, pembagian kewenangan dan pihak yang bertanggungjawab harus diperjelas agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administrasi dikemudian hari.
"Kita melihat seperti DLH, ada masalah landfill. Perda yang ada masih perlu diperhatikan karena ada DLH yang memiliki penanggungjawab, ada juga kecamatan. Hal seperti itu perlu didudukkan dan dibuat Perwal yang jelas," katanya.
Persoalan klasifikasi pajak juga perlu mendapatkan perhatian. Sri menyebut terdapat objek pajak yang semestinya masuk kategori pajak hiburan, namun justru dikenakan sebagai pajak biasa dengan tarif yang berbeda.
"Misalnya ada pajak yang seharusnya pajak hiburan, justru menjadi pajak biasa. Ada perbedaan tarif, sehingga hal seperti ini perlu dievaluasi," ujarnya.
Sri juga meminta Pemko Medan mengevaluasi kinerja Badan Pengelola Daerah (BPD) terkait pengelolaan penerimaan daerah. Evaluasi diperlukan untuk memastikan pengelolaan berjalan efektif.
Sri mengusulkan adanya rotasi untuk penyegaran personel agar tidak terjadi penempatan orang yang sama dalam waktu terlalu lama. "Kami merekomendasikan kinerja BPD dievaluasi dan dirolling, jangan orangnya yang sama terus berada di situ," katanya.
Persoalan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang telah menggunakan sistem digital dalam praktiknya masih terdapat sejumlah persoalan, termasuk keterlibatan konsultan dan proses pembayaran masyarakat.
"Kalau kita melihat sebenarnya semua sudah pakai digital. Orang mau mengurus PBG masuknya digital. Saya termasuk yang mencoba mencari tahu. DPMPTSP yang menerbitkan izin, tetapi ada konsultan," katanya.
Sri mengaku persoalan PBG telah ditanyakan kepada Sekda Medan. Dia berharap mekanisme penerbitan PBG dapat segera dibenahi sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam prosesnya maupun pembayaran.
"Orang membangun jadi susah, mau bayar susah. Saya mendorong supaya PBG ini harus ada Pansusnya," ujarnya.
Pansus PBG sebenarnya sudaj pernah dibentuk DPRD. Namun, pansus tidak berjalan optimal. Pansus nantinya diharapkan dapat mendorong proses penerbitan PBG lebih transparan yang selama ini menjadi pertanyaan.
"Yang kami dorong kali ini supaya lebih transparan. Ada masalah apa sebenarnya sehingga PBG ini menjadi sesuatu yang dipertanyakan orang banyak," kata Sri.