drberita.id | PT. Pelabunan Indonesia (Pelindo) selalu berkomitmen dalam upaya penegakan tata kelola perusahaan. Isu penegakan integritas, tata kelola, antikorupsi, dan antigratifikasi menjadi prioritas bagi perusahaan.
Demikian disampaikan Wakil Direktur Utama PT. Pelindo, Hambra dalam kegiatan bimbingan teknis antikorupsi KPK di Kantor Pusat Pelindo, Jakarta, Rabu 3 Agustus 2022.
Hadir dalam bimtek tersebut Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardiana, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi, Direktur Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) Aminudin, Kepala Satuan Tugas Direktorat Gratifikasi Sugiarto.
BACA JUGA:
Bimtek Antikorupsi Jajaran Pelindo, Nawawi: Sejak KPK Berdiri Sudah 1.425 Orang DiprosesTurut hadir Komisaris Utama PT. Pelindo Marsetio, Wakil Direktur Utama Hambra, dan Direktur Pengelola Putut Sri Mujianto.
Paska proses penggabungan, Hambra bertutur, PT. Pelindo merupakan operator pelabuhan terbesar di Indonesia. Oleh karenanya, Pelindo menyadari semakin besar perusahaan akan semakin banyak hal hal yang perlu diperhatikan, termasuk dalam pengimplementasian nilai nilai antikorupsi.
"Komponen ini adalah hal yang penting dan perlu dipahami secara rinci dan seksama. Kami berharap, dengan kehadiran para pakarnya di kegiatan ini, semakin membawa Pelindo ke pembenahan kebijakan tata kelola yang lebih baik dan mendorong penguatan pelabuhan bersih," ujar Hambra.
Di saat yang sama, Hambra juga memberikan apresiasi kepada KPK karena telah menggelar bimtek untuk mengedukasi para pelaku dunia usaha khususnya BUMN, agar tetap mengedepankan persaingan usaha yang berintegritas melalui kualitas pelayanan publik. Juga membangun kepedulian perilaku antikorupsi pada ekosistem usaha BUMN.
BACA JUGA:
BPKAD Sumut Bantah Kabar Proyek Rp 2,7 T Tak Ada UangnyaHambra berujar, beberapa hal yang telah Pelindo lakukan dalam mewujudkan 'Pelabuhan Bersih' di antaranya telah dilakukan penandatanganan pakta integritas bersama para stakeholder dalam rangka mewujudkan pelayanan operasional pelabuhan yang bersih dan bebas dari pungli.
"Upaya membangun ekosistem tata kelola yang baik tidaklah mudah sehingga kami perlu bimbingan dari KPK dalam pelaksanaannya, dan hari ini merupakan salah satu dari upaya membangun ekosistem tersebut," kata Hambra.
Bimtek antikorupsi ini sebagai komitmen PT. Pelindo dan KPK untuk mendukung pelbagai upaya penyerderhanaan alur pelayanan dalam mendukung produktivitas dan efisiensi pelabuhan pelabuhan di Indonesia. Agar terbangun iklim usaha yang sehat, jujur berintegritas, dan berdampak pada perekonomian nasional.