drberita.id -
Damri yang telah lama menjadi penyedia layanan angkutan kota dan antarkota, menghadapi kendala serius dalam menjalankan operasional secara mandiri.
General Manager Perum Damri Cabang Medan Yulianto berharap adanya dukungan dan kerja sama lebih lanjut dengan pemerintah daerah, khususnya Pemprov Sumut untuk mengembalikan performa layanan transportasi.
"Salah satu peluang yang dibahas adalah keterlibatan Damri dalam proyek Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang, meliputi Medan, Binjai, dan Deli Serdang, terutama pada rute Medan-Binjai dan Medan-Lubuk Pakam," ucap Yulianto kepada Kadis Perhubungan Provinsi Sumut Agustinus Panjaitan di kantornya, Medan, Rabu 9 Oktober 2024.
Kadis Perhubungan Provinsi Sumut Agustinus Panjaitan pun menyarankan agar Damri lebih inovatif dalam meningkatkan mutu layanannya.
Menurutnya, Damri perlu segera mengevaluasi rute rute pelayanannya yang saat ini belum optimal, seperti layanan BRT Trans Mebidang rute Medan-Binjai, Medan-Lubuk Pakam.
Kemudian, layanan KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) Danau Toba serta layanan angkutan perintis di beberapa kabupaten seperti di Langkat, Karo, Simalungun dan Kepulauan Nias. Saat ini berdasarkan data, tingkat keterisian (load factor) hanya 30 hingga 40 persen dari kapasitas yang disediakan.
"Damri harus lebih inovatif dalam pelayanannya. Juga perlu menjalin kerja sama dengan Pemda untuk memastikan integrasi layanan dengan moda angkutan lainnya, seperti angkutan perkotaan, pedesaan supaya lebih optimal, termasuk bagaimana dukungan Pemda untuk menyelenggarakan event event kegiatan yang bisa meningkatkan kunjungan, khususnya ke daerah daerah wisata. Itu sangat perlu," ujar Agustinus.
Selain itu, Agustinus juga mendorong adanya kajian lebih lanjut untuk meningkatkan layanan angkutan perintis di wilayah terpencil, seperti Langkat, Simalungun, Karo, dan Kepulauan Nias.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, dinilai Agustinus, sangat penting untuk menghadirkan transportasi yang lebih efisien dan mendukung perkembangan pariwisata, khususnya di Danau Toba dan Bukit Lawang.
"Saya menyarankan, supaya dikaji bagaimana kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemda untuk layanan angkutan perintis dan angkutan KSPN di Danau Toba. Perlu juga dikaji potensi layanan angkutan lanjutan dari stasiun Binjai ke Bukit Lawang dengan skema subsidi Pemda. Termasuk langkah langkah apa yang mau dilakukan Damri untuk pengembangan layanan ke destinasi wisata," jelas Agustinus.
Yulianto pun berjanji akan mengkaji rute rute yang mereka kelola saat ini dan fokus pada upaya peningkatan layanan Damri. Ia berjanji akan semakin intens berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, agar Damri bisa menggebrak dengan terobosan terobosan baru di bidang layanan angkutan.
"Kami akan terus berkoordinasi dengan Pemprov untuk memastikan Damri bisa menjadi operator yang andal dalam transportasi publik, termasuk dalam proyek BRT dan BTS," ungkap Yulianto.
Melalui kolaborasi ini, Perum Damri berharap bisa kembali meningkatkan kualitas layanan transportasi publik di Sumatera Utara, dan memberikan solusi yang lebih baik bagi masyarakat, serta mendukung sektor pariwisata dan konektivitas antarkota.