drberita.id -Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melalukan efisiensi anggaran di seluruh OPD menjelang akhir tahun 2025. Efisiensi tersebut membuat para kepala OPD kebingungan melaksanakannya.
Bukan tanpa alasan Pemprov Sumut melalukan efisiensi anggaran tersebut, ternyata dilakukan untuk penyesuaian program kegiatan yang tidak begitu penting manfaatnya.
Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Sumut Sulaiman Harahap mengatakan efisiensi anggaran OPD yang dilakukan di akhir tahun hanya untuk penyesuaian postur APBD Sumut.
"Hanya penyesuaian saja itu (efesiensi anggaran). Kegiatan yang sifatnya seremonial yang dihapuskan. Kita lebih mengutamakan kegiatan bermanfaat bagi masyarakat," ucap Sulaiman, Rabu 10 Desember 2025.
Pemprov Sumut diketahui tengah fokus mengatasi bencana banjir dan longsor di sejumlah kabupaten kota. Anggaran yang dibutuhkan Pemprov Sumut sangat besar untuk memulihkan kondisi di masing masing daerah pascabencana yang sangat luar biasa.
Sulaiman juga mengatakan anggaran OPD yang terkena penyesuaian dari progaram yang tidak berdampak positif, dan akan digunakan untuk yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
"Kasihan masyarakat yang lagi membutuhkannya, penyesuaian anggaran itu dari program yang tidak ada manfaat dan efeknya. Kita mengalihkannya untuk masyarakat yang menghadapi bencana. Kasihan masyarakat di sana yang lagi sangat membutuhkan bantuan," kata Sulaiman Harahap.
Banyak kepala OPD yang kebingungan dengan efisiensi anggaran yang dilakukan di akhir tahun. Tak menutup kemungkinan para kepala OPD terpaksa harus mengembalikan uang kepada rekanan.
Pasalnya, ada rekanan yang kabarnya telah selesai melaksanakan kegiatan, akan tetapi belum melakukan penagihan. Kegiatannya pun terkena efisiensi. Sehingga kepala OPD yang harus bertanggungjawab membayarnya di tahun 2026.