drberita.id -
Pemerintah Kota Pematangsiantar bersama
Bank Sumut mempercepat realisasi program rumah bersubsidi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Langkah ini menjadi bagian dari dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah yang digagas Pemerintah Prabowo melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Walikota Pematangsiantar Wesly Silalahi, melalui Plt Asisten Administrasi Umum Rosion Julietta Hutauruk, mengatakan penyediaan rumah layak huni menjadi prioritas utama pihaknya sebagai upaya nyata meningkatkan kesejahteraan ASN dan masyarakat.
"Rumah merupakan kebutuhan dasar yang sama pentingnya dengan pangan dan sandang. Tanpa tempat tinggal yang layak, kebutuhan manusia belum terpenuhi. Karena itu, sesuai arahan Bapak Wali Kota, kami melakukan percepatan dan sosialisasi aktif agar setiap ASN dan masyarakat di Pematangsiantar memiliki akses terhadap hunian yang terjangkau," ujar Rosion.
Berdasarkan data BKPSDM Kota Pematangsiantar, tercatat sekitar 800 ASN yang belum memiliki rumah. Pemerintah Kota Pematangsiantar akan memfasilitasi proses sosialisasi dan pendampingan kepemilikan rumah, bekerja sama dengan Bank Sumut dan asosiasi pengembang.
"Kami ingin memastikan bahwa ASN dan masyarakat mendapatkan solusi pembiayaan yang mudah, aman, dan sesuai kemampuan mereka," tambah Rosion.
Pemimpin Cabang Koordinator Bank Sumut Pematangsiantar, Subhan Pardosi menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kepercayaan Pemko yang menggandeng Bank Sumut sebagai mitra utama dalam pembiayaan program rumah subsidi.
"Kami melihat program ini bukan hanya peluang bisnis, tetapi juga tanggung jawab sosial. Sebagai bank milik daerah, Bank Sumut berkomitmen mendukung pemerintah kota dalam meningkatkan kesejahteraan ASN dan masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Subhan.
Bank Sumut menargetkan dukungan pembiayaan terhadap 1.330 unit rumah subsidi di wilayah Pematangsiantar. Dari jumlah tersebut, sekitar 600-700 unit telah terjual, sedangkan sisanya masih tersedia bagi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima FLPP.
Dengan harga rumah mulai Rp166 juta, suku bunga tetap 5 persen, tenor hingga 20 tahun, serta cicilan mulai Rp1 juta per bulan, program ini menjadi salah satu opsi pembiayaan paling terjangkau di wilayah Sumatera Utara. Bahkan, calon pembeli cukup menyiapkan uang muka 1 persen atau sekitar Rp1,6 juta untuk memiliki rumah layak huni.
Bank Sumut memastikan setiap proses pembiayaan dijalankan dengan prinsip tata kelola dan mitigasi risiko yang kuat. Pemohon rumah bersubsidi wajib merupakan WNI yang belum memiliki rumah, berusia 21-60 tahun, memiliki NIK dan NPWP, serta rekam jejak kredit yang sehat.
"Kami ingin program ini tepat sasaran, membantu mereka yang benar-benar membutuhkan dan memiliki komitmen menjaga kelancaran pembayaran. Ini bagian dari upaya kami menjaga kualitas pembiayaan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah," tegas Subhan, Kamis 13 November 2025.
Program perumahan bersubsidi di Pematangsiantar juga merupakan bagian dari inisiatif besar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution, yang menargetkan percepatan pembangunan 20.000 unit rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Sumatera Utara.
Melalui kemitraan erat antara pemerintah daerah, perbankan, dan asosiasi pengembang, Bank Sumut optimistis mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
"Kami ingin menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun ekonomi rakyat dan memperkuat kesejahteraan sosial. Rumah layak huni adalah fondasi keluarga yang sejahtera," tutup Subhan.