drberita.id -Untuk memperkuat tata kelola perusahaan yang good corporate governance dan mitigasi risiko hukum,
Bank Sumut menandatangani pembaruan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Aula Kejati Sumut, Jalan AH Nasution, Medan, Kamis 23 Oktober 2025.
MoU tersebut menjadi bagian dari langkah strategis Bank Sumut dalam memperkuat sinergi kelembagaan dengan aparat penegak hukum guna memastikan setiap kegiatan operasional perbankan sesuai koridor dan prinsip kehati-hatian.
Direktur Bisnis dan Syariah Bank Sumut Syafrizalsyah mengatakan kemitraan dengan Kejati Sumut yang sudah terjalin sejak 2020 telah memberikan hasil yang signifikan bagi peningkatan kinerja dan ketahanan institusional Bank Sumut.
"Pendampingan dari Jaksa Pengacara Negara sangat membantu dalam percepatan penyelesaian berbagai permasalahan hukum dan penanganan masalah. Ini wujud nyata komitmen kami dalam menegakan prinsip kepatuhan hukum dan menjaga kepercayaan publik terhadap Bank Sumut," ujar Syafrizalsyah.
Pembaruan MoU yang dilakukan tidak hanya melanjutkan kerja sama sebelumnya, tetapi juga memperluas ruang lingkup kolaborasi, meliputi pemberian pertimbangan hukum, pendampingan terhadap kegiatan strategis yang berisiko hukum, hingga peningkatan literasi hukum bagi insan Bank Sumut melalui program edukasi dan sosialisasi berkelanjutan.
"Kolaborasi ini memastikan seluruh proses bisnis Bank Sumut berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi. Kami ingin menjadikan kepatuhan hukum sebagai bagian dari budaya kerja di Bank Sumut," katanya.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Harli Siregar mengatakan kerja sama Kejaksaan Tinggi dan Bank Sumut mencerminkan sinergi positif antara lembaga keuangan dan penegak hukum dalam menjaga kepastian hukum di sektor ekonomi daerah.
"Kami hadir bukan sebagai penghambat, tetapi sebagai mitra strategis. Dalam dunia usaha, batas antara risiko bisnis dan risiko hukum sangat tipis. Karena itu, pendampingan hukum sejak awal sangat penting agar setiap langkah korporasi tetap berada di rel hukum," kata Harli.
Ia juga menegaskan bahwa Kejati Sumut berkomitmen memperkuat fungsi pencegahan, mediasi, dan perlindungan hukum terhadap BUMD dan BUMN yang memiliki peran vital dalam pembangunan ekonomi daerah.
MoU inipun diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap Bank Sumut sebagai bank pembangunan daerah yang tidak hanya fokus pada kinerja bisnis, tetapi juga berorientasi pada tata kelola yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Selain Bank Sumut, PT. Kereta Api Indonesia Regional Sumatera Utara juga turut menandatangani MoU dengan Kejati Sumut.
Hadir mendampingi Kajati Sumut, Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Datuk Rosihan Anwar, serta sejumlah pejabat dan jaksa di lingkungan Kejati Sumut.