drberita.id -
Listrik menjadi kebutuhan primer paling mendasar bagi manusia. Bahkan termasuk menyangkut segala aktivitas dan nyawa. Sayangnya di Indonesia hak paling mendasar ini dirampas dari masyarakat.
Mulai dari kebutuhan penerangan, memasak, menyimpan makanan, penunjang sekolah dan pekerjaan, hingga menghidupkan roda ekonomi dan industri. Semuanya bergantung pada pasokan listrik yang andal dan stabil.
Kinerja PT PLN yang buruk dan gagal total dalam menjalankan tugas, harus disikapi Presiden Prabowo jangan sampai seperti kasus korupsi program makan bergizi gratis (MBG).
Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Kornas Re-LUN) Teungku Yudhistira mengatakan, fakta PT PLN itu memang sulit dibantah, karena Indonesia saar ini sedang menghadapi krisis energi yang sangat nyata dan mengkhawatirkan.
"Masalah utamanya sangat jelas, selama hampir 5 tahun terakhir (2021-2026), tidak ada pertumbuhan atau pengembangan pembangkit listrik yang baru dan berarti. Kebutuhan listrik masyarakat terus bertambah seiring berkembangnya zaman, jumlah penduduk, dan pertumbuhan ekonomi. Namun penambahan kapasitas pembangkit baru sama sekali tidak berjalan sesuai rencana," ujar Yudhistira, Jumat 12 Juni 2026.
Kondisi ini semakin memburuk dalam beberapa hari terakhir, khususnya di wilayah Jawa dan Bali. Sistem kelistrikan mengalami kekurangan daya yang parah hingga 1.500 MW, yang menyebabkan pemadaman bergilir dan gangguan yang terjadi hampir setiap saat.
Tentunya hal ini bukan musibah yang datang tiba tiba, melainkan akibat dari dua kelalaian besar: pertama, pembangkit listrik yang sudah ada dibiarkan tidak terawat dengan baik, mesin-mesinnya rusak, dan sering gangguan mendadak karena kurangnya pemeliharaan serius; kedua, tidak ada satu pun pembangkit listrik baru yang selesai dibangun dan disambungkan ke dalam sistem untuk menutupi kekurangan daya tersebut.
Menurut Yudhistira, di balik seluruh kekacauan, kesengsaraan, dan kerugian yang dirasakan rakyat, ada satu orang yang paling bertanggungjawab, yaitu Darmawan Prasodjo Direktur Utama PLN sejak 2021 hingga sekarang.
"Jika kita menelusuri catatan kinerjanya selama masa jabatannya, fakta dan data angka berbicara sangat jelas. Tidak ada satu pun keputusan besar, langkah strategis, atau terobosan nyata yang signifikan dibuatnya untuk mendorong pembangunan pembangkit listrik baru," katanya.
Yudhistira menuding Darmawan Prasodjo memimpin perusahaan raksasa PLN seolah hanya berjalan di tempat, membiarkan infrastruktur kritis negara ini menua dan rusak, tanpa ada rencana dan perbuatan nyata untuk perbaikan atau pengembangan kelistrikan Indonesia.
Kegagalan Eksekusi RUPTL 2021-2030: Setiap tahun, PLN di bawah kepemimpinan Darmawan Prasodjo menyusun dokumen indah eksekusi RUPTL dengan target kapasitas yang harus beroperasi dan tersambung ke sistem, namun realisasinya jauh di bawah harapan, bahkan gagal total.
Berikut datanya; Tahun target penambahan kapasitas (MW), realisasi terpasang & beroperasi (MW), persentase keberhasilan: 2021 2.850 MW-320 MW 11%, 2022 3.120 MW-415 MW 13%, 2023 3.480 MW -580 MW 17%, 20243.750 MW-720 MW 19%, dan 2025 4.010 MW-890 MW 22%. Total 17.210 MW-2.925 MW. Hanya 17% dari rencana.
Sumber data: Lingkup Sistem Jawa-Bali, RUPTL 2021-2030, Laporan Kinerja PT PLN. Artinya: Dari total hampir 17.200 MW yang seharusnya sudah ada, dan menyala untuk menyuplai kebutuhan masyarakat Indonesia khususnya kawasan Jamali, hanya kurang dari 3.000 MW yang benar benar terwujud.
Lebih dari 14.000 MW pembangkit yang dijanjikan mangkrak, tertunda, atau tidak pernah dibangun sama sekali.
"Inilah sebabnya cadangan daya makin menipis, hingga kini kita kekurangan listrik parah. Janji Kosong Transisi Energi Hijau Darmawan Prasodjo sangat pandai berpidato, mengaku PLN paling "Hijau", berjanji membangun ribuan megawatt tenaga surya, air, angin, dan menjadi pelopor energi bersih. Namun datanya sangat memalukan," beber Yudhistira.
Harusnya, lanjut Yudhistira, target EBT dalam RUPTL 2021-2025 (Sistem Jamali): 7.800 MW energi terbarukan harus beroperasi. Sementara realisasi hingga kini (Sistem Jamali): Hanya 810 MW yang selesai dan tersambung ke jaringan.
Hasilnya apa, kurang dari 11% tercapai! Dari ribuan megawatt yang dijanjikan, yang benar benar berfungsi bisa dihitung jari. Darmawan Prasodjo sibuk mempromosikan konsep "hijau" di media dan forum internasional untuk pujian, padahal di lapangan kita masih sangat bergantung pada pembangkit batu bara tua yang boros dan tidak efisien, tanpa ada pengganti yang disiapkan.
Sepanjang menjabat, Darmawan Prasodjo justru lebih banyak dikenal karena kemampuannya berbicara manis, memberikan janji janji indah, dan tampil di publik dengan berbagai pencitraan.
"Namun, janji janji dan bujuk rayu yang ia sampaikan ternyata tidak ditujukan untuk kepentingan rakyat atau kemajuan negara," urai jebolan Magister Komunikasi ini panjang lebar.
Sebaliknya, masih kata Yudhistira, Darmawan Prasodjo lebih sibuk memberikan janji dan keuntungan kepada pihak pihak tertentu, baik perorangan maupun perusahaan, yang dinilainya bisa memberikan dukungan politik atau kekuasaan kepadanya.
Segala kebijakannya hanya berorientasi pada satu tujuan: mempertahankan posisi dan kenyamanan jabatannya sendiri, termasuk keresahan para vendor yang isunya setiap paket proyek yang nilainya sampai triliunan, diminta setor jatah komitmen di depan 3% dari nilai kontrak sebelum kontrak diteken.
"Artinya, dia (Darmawan Prasodjo) duduk sebagai Dirut PLN bukan untuk melayani kebutuhan listrik 280 juta rakyat Indonesia," paparnya.
Akibatnya, semua penduduk harus menanggung derita. Ibu rumah tangga kesulitan mengurus rumah karena listrik sering padam, pelajar tidak bisa belajar dengan nyaman, pedagang dan pengusaha mengalami kerugian besar setiap kali pasokan terputus, dan industri terganggu operasinya, semua karena listrik, hal yang seharusnya terjamin, kini menjadi barang mewah dan tidak menentu.
Krisis energi yang terjadi hari ini, lanjut Yudhistira, adalah bukti nyata kegagalan kepemimpinan Darmawan Prasodjo. Ia telah mengabaikan amanah publik, menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan, dan gagal total mengeksekusi rencana pembangunan yang sudah disepakati secara hukum.
"Ke depan, PLN tidak boleh lagi dipimpin oleh sosok yang hanya pandai bicara, pandai berjanji, namun kosong dari karya, gagal memenuhi target angka yang sudah ditetapkan, dan abai terhadap tanggung jawab besarnya. Masyarakat berhak mendapatkan layanan listrik yang stabil dan terjamin, dan hal itu tidak akan pernah terwujud jika manajemen puncak masih dipimpin oleh orang yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan hidup seluruh rakyat Indonesia," tutupnya.