drberita.id | Eksepsi penasehat hukum Bupati Deliserdang dan Gubernur Sumut, selaku tergugat perkara perdata Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2021 ditolak majelis hakim Pengadilan Negeri Medan, Selasa 19 Oktober 2021. Gugatan datang dari Aliansi Gerakan Buruh Bermartabat Sumatera Utara (Gebber Sumut).
Dalam persidangan dipimpin Ketua Majelis Hakim Syafril, membacakan putusan sela. Majelis Hakim memutuskan menolak eksepsi pemerintah dalam hal ini Bupati Deliserdang dan Gubernur Sumatera Utara tentang kewenangan absolute yang menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara gugatan dari Gebber Sumut.
Tidak hanya itu, majelis hakim juga menyatakan tetap melanjutkan proses persidangan dengan agenda pembuktian dari penggugat yakni 10 serikat pekerja/buruh yang tergabung dalam Gebber Sumut pada pekan depan, Rabu 27 Oktober 2021.
BACA JUGA:
DPRD Medan: Satpol PP Harus Dididik, Dilatih dan Diberikan Bekal Pengetahuan yang CukupMenyikapi hal tersebut, penasehat hukum dan para pimpinan serikat pekerja serikat buruh yang tergabung dalam Gebber Sumut menyatakan terima kasih atas putusan majelis hakim yang dinilai obejktif dalam menyidangkan perkara gugatan kaum buruh.
"Ini adalah kabar baik bagi penegakkan hukum di Sumut khususnya dan Indonesia pada umumnya, karena Majelis Hakim PN Medan telah menolak eksepsi pemerintah tentang kewenangan absolute. Gugatan kami buruh adalah perdata menuntut ganti kerugian secara materil kepada anggota buruh yang tergabung dalam Gebber Sumut," ucap Amrul Sinaga SH selaku Penasehat Hukum Gebber Sumut.
Ketua FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo menyampaikan pihaknya akan terus mengawal peroses persidangan sampai putusan inkrah.
BACA JUGA:
Pecinta Olahraga Tuntut Ketum KONI Sumut Mundur"Setiap sidang kita selalu membawa perwakilan buruh, tidak menutup kemungkinan pengawalan persidangangan ini akan mengerahkan massa yang lebih banyak lagi, dalam arti diberengi dengan aksi, karena apa? upah buruh tidak naik adalah bentuk pemerintah tidak punya hati atas penderitaan kaum buruh di Deli Serdang," tegas Willy.
Tidak hanya itu, Willy juga mengigatkan kepada Gubsu dan Bupati Walikota se Sumut, agar tahun 2022 mendatang upah kaum buruh wajib dinaikan sesuai survei kebutuhan pokok plus inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
"Penghujung bulan ini pemerintah dengan serikat buruh dan pengusaha harusnya sudah membahas rencana kenaikan upah, tetapi sepertinya tanda tanda rapat Depeda belum ada, kami menghimbau agar Gubsu dan Bupati serta Walikota se Sumut harus menaikan upah buruh tahun 2022, kita minta kenaikan minimal 10 persen," kata Willy.
BACA JUGA:
Arogansi Plt Camat Medan Selayang Melebihi Kewenangan WalikotaGebber Sumut menuntut ganti rugi secara meteril sebesar Rp 58 miliar kepada Bupati Deliserdang, Gubernur Sumatera Utara, dan Menteri Tenaga Kerja.
Mereka menyatakan para buruh di Kabupaten Deliserdang sangat dirugikan atas tidak dinaikannya UMK Deliserdang tahun 2021. Padahal sesuai hasil survei pasar infalsi dan pertumbuhan ekonomi saat itu tidak mengalami penurunan atau minus.