drberita.id -Ketua DPP
GMNI Bidang Geopolitik Andreas H Silalahi menegaskan peristiwa total blackout bukan lagi sekadar masalah gangguan teknis sektoral, melainkan sebuah ancaman serius terhadap ketahanan nasional dan stabilitas kawasan strategis.
" Pulau Sumatera adalah urat nadi ekonomi nasional yang berhadapan langsung dengan jalur geopolitik global Selat Malaka. Ketika sistem kelistrikan satu pulau bisa lumpuh total dalam hitungan menit hanya karena satu titik transmisi rontok, ini adalah alarm bahaya! Ini membuktikan manajemen PLN dikelola secara amatir, tanpa visi mitigasi risiko yang matang," tegas Andreas dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat 22 Mei 2026 malam.
Sumatera sering kali diklaim memiliki cadangan daya (reserve margin) yang melimpah dari berbagai proyek pembangkit baru. Namun, surplus di hulu tidak ada artinya jika jaringan transmisi di hilir tidak andal.
Sistem interkoneksi Sumatera terlalu bertumpu pada koridor tunggal tanpa adanya jaringan cadangan yang memadai. Ketika satu jalur utama rontok, tidak ada looping (jalur lingkar alternatif) yang siap menahan beban, sehingga sistem langsung ambruk secara keseluruhan.
Merespons jeritan jutaan rakyat Sumatera yang hak hak ekonominya terenggut akibat kegelapan massal, DPP GMNI menyatakan sikap tegas:
1. Mendesak Presiden Republik Indonesia untuk memberikan atensi khusus dan intervensi langsung. Krisis kelistrikan di luar Pulau Jawa tidak boleh terus dianaktirikan. Presiden harus segera mengevaluasi menyeluruh cetak biru ketahanan energi nasional demi melindungi kepentingan rakyat dan objek vital strategis.
2. Menuntut Copot Direktur Utama PT PLN (Persero). Dirut PLN harus bertanggungjawab penuh atas kegagalan sistemik ini. Jika memimpin korporasi monopoli negara hanya menghasilkan pemadaman massal berulang, maka kepemimpinan saat ini telah gagal total dan layak diganti oleh figur yang lebih kompeten serta visioner.
3. Kompensasi Otomatis; PLN wajib memberikan kompensasi ganti rugi yang nyata dan transparan kepada seluruh pelanggan terdampak, khususnya para pelaku UMKM yang merugi besar malam ini, tanpa birokrasi yang berbelit.
Selain itu, DPP GMNI juga memberikan masukan berupa solusi yang dapat menjadi opsi bagi pemerintah berupa;
1. Solusi Jangka Pendek: Audit Investigatif dan Transparansi Kompensasi: Audit Independen Sistem Proteksi: Kementerian ESDM harus membentuk tim independen untuk mengaudit sistem proteksi otomatis (load shedding) di Sumatera. Mengapa sistem isolasi gangguan gagal bekerja, sehingga kerusakan di satu titik harus mengorbankan seluruh pulau?
2. Solusi Jangka Menengah: Percepatan Redundansi Jaringan (Grid Redundancy): Pembangunan Jalur Transmisi Paralel: PLN harus segera merampungkan jalur transmisi paralel (sirkit ganda yang terpisah secara geografis).
Tol listrik Sumatera harus membentuk sistem ring (lingkar) yang solid, sehingga jika jalur timur terganggu, daya bisa dialirkan secara instan melalui jalur barat atau tengah.
Implementasi Smart Grid: Modernisasi jaringan dengan teknologi Smart Grid berbasis kecerdasan buatan untuk mendeteksi fluktuasi tegangan secara cepat dan mengisolasi wilayah gangguan dalam hitungan milidetik sebelum meluas menjadi blackout.
3. Solusi Jangka Panjang: Desentralisasi Energi Berbasis Potensi Lokal: Kemandirian Energi Regional (Micro-Grid): Konsep interkoneksi raksasa harus dikombinasikan dengan kemandirian energi kawasan.
Wilayah Sumbagut, Sumteng, dan Sumbagsel harus memiliki anchor power plant (pembangkit jangkar) lokal yang mampu berdiri sendiri (island mode) saat jaringan interkoneksi pulau mengalami kegagalan.
Optimalisasi Energi Baru Terbarukan (EBT): Sumatera kaya akan potensi panas bumi (geothermal), hidro, dan bioenergi. Desentralisasi pembangkitan berbasis EBT di dekat pusat beban akan mengurangi ketergantungan pada transmisi jarak jauh yang rentan terhadap gangguan cuaca dan geografis.
"Jangan biarkan rakyat Sumatera terus berada dalam kegelapan di tengah kekayaan alam, pertambangan, dan perkebunan mereka yang dikeruk untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Kelistrikan adalah hak dasar rakyat, bukan panggung legitimasi bagi jajaran manajemen yang tidak becus!" Tutup Andreas Silalahi.