drberita.id -Serapan anggaran
Dinas Perkim Cikataru
Kota Medan triwulan III tahun 2026 masih rendah. Bahkan serapan anggarannya masih di bawah persentase pemerintah kecamatan dan kelurahan.
"Kan parah ini. Memprihatinkan," ucap Plh Sekda Kota Medan Erfin Fahrurrazi kepada wartawan di Balai Kota Medan, Kamis 6 Agustus 2026.
Erfin menilai kinerja Kepala Dinas Perkim Cikataru Jhon Ester Lase menjadi paradoks lantaran instansi yang dipimpinnya termasuk enam besar dari OPD, yang diharapkan mampu mewujudkan perubahan wajah Kota Medan lewat pembangunan fisik.
Enam OPD selain Dinas Perkim Cikataru, yaitu Dinas SDABMBK, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perhubungan.
"Ini yang bikin kita heran. Dinas Perkim kok lamban mengeksekusi program. Padahal mereka kategori dua besar dari seluruh OPD yang ada, dengan anggaran paling besar. Seharusnya jika mereka mampu mengeksekusi banyak program hingga triwulan III ini, Kota Medan mampu memperlihatkan sejumlah perubahan signifikan," ucapnya.
Erfin menegaskan akan turun tangan memvalidasi OPD Jhon Ester Lase dalam mengeksekusi program kerja yang telah diploting pada APBD 2026.
"Ya, tentu tim (Inspektorat) kami akan memeriksa komprehensif. Dari aspek kinerja ini, kami sudah menyampaikan kepada pimpinan agar kepala dinas dan jajarannya untuk dilakukan evaluasi," tandas Erfin yang merupakan Kepala Inspektorat Kota Medan.
Erfin juga menyinggung soal pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang belakangan jadi sorotan publik. Seperti keluhan warga atas lambatnya penerbitan PBG bahkan mahalnya biaya konsultan.
"Iini bukan penilaian subjektif. Tapi ada indikator pelayanan publik memang masih belum dirasakan masyarakat. Ini jadi rujukan kami untuk disampaikan ke pimpinan di mana Walikota begitu intens membenahi sektor pelayanan publik, serta evaluasi berkala terhadap seluruh kinerja perangkat daerah," kata Erfin Fahrurrazi.