drberita.id -Anak Sumut tidak setuju dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan Indonesia akan menggandeng
China untuk mengembangkan pertanian di Kalimantan Tengah, dengan memberikan lahan persawahan seluas 1 juta hektare.
Hal itu ditegaskan Koordinator Wilayah Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (Korwil PMPHI) Sumatera Utara Gandi Parapat di acara "Diskusi Anak Sumut" di Cafe Namira Jalan Sempurna Medan, Senin 6 Mei 2024.
"PMPHI akan mengajukan keberatan kepada Pemerintah RI agar meninjau kembali statemen yang sudah dibuat dengan Pemerintah China tersebut," ujar Gandi Parapat.
Menyikapi pemberian 1 juta hektare lahan pertanian kepada China, menurut Gandi, tidak hanya PMPHI, kalangan dosen Prof. Dr. Togu Harlen Lumbanraja, Haris Dermawan, Dr. Ali Batubara, mantan Kepala Ombusmen RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar, Roder Nababan selaku LBH Sekolah di Jakarta, Alexander Fasha warga Medan, Suwandi, HD. Melva, Maju Manalu, politisi dan kalangan pers lainnya juga menyatakan ketidaksetujuan atas kebijakan pemerintah yang mengandeng China tersebut.
Gandi Parapat pun mempertanyakan upaya Pemerintah RI dengan mendatangkan warga China yang katanya akan mentrasfer teknologi persawahan padi kepada Indonesia untuk proyek pertanian yang akan dikerjakan mulai Oktober 2024 mendatang.
"Apakah dengan mendatangkan warga negara China yang akan memberikan teknologi padi mereka, di mana mereka sudah sangat sukses menjadi swasembada. Tentunya pemerintah tidak harus mempercayakan sepenuhnya. Karena kalau hanya untuk mengurusi lahan persawahan, rakyat Indonesia adalah ahlinya," sebut Gandi.
Gandi menambahkan bahwa untuk mengerjakan lahan persawahan yang 1 satu juta hektate tersebut memerlukan ribuan warga dan tidak seperti mengerjakan produksi sendok garpu.
Dalam kesempatan itu juga Gandi mempertanyakan kecintaan Pemerintah Indonesia terhadap rakyatnya, dengan memilih mendatangkan warga negara China.
"Untuk itu, saya ingin mengajak seluruh elemen masyarakat Sumut agar bersama-sama menyuarakan keberatan dan tidak setuju dengan kebijakan pemerintah tersebut," ajak Gandi.
Senada juga disampaikan Abyadi Siregar mantan Kepala Ombusmen RI Perwakilan Sumut. Menurut dia, dengan kerjasama yang sudah dibahas Pemerintah RI-China dalam pertemuan resmi tersebut akan membuat kekhawatiran serta kebingungan rakyat Indonesia.
"Dengan munculnya kerjasama yang sudah terjalin tersebut, akan membuat sistem pemerintahan kita semakin gawat. Bahkan Indonesia telah dipecundangi China andai kerjasama ini benar benar terealisasi. Untuk itu, mari kita satu suara untuk menentang kebijakan pemerintah tersebut," tegas Abyadi.
Sementara, Alexander Fasha salah seorang warga Medan mengharapkan Pemerintah RI memiliki sikap tegas dengan adanya kerjasama pemberian 1 juta hektare lahan persawahan tersebut kepada warga negara China.
Dia juga menghawatirkan kerjasama yang dibangun tersebut juga akan terkait dengan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. "Bila hal itu benar, siap-siaplah warga negara Indonesia akan menjadi penonton di rumahnya sendiri," papar Alexander.
Sebelumnya, para peserta diakusi juga telah mengawali acara dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengheningkan cipta dipimpin oleh Prof. Dr. Togu Harlen Lumbanraja.