drberita.id | Pertumbuhan ekonomi yang disebut-sebut meroket di kuartal II 2021 hingga 7,07 persen secara year on year (yoy), disebut aktivis 98 informasi yang menyesatkan publik.
Pasalnya jika dilihat dari kasat mata, pertumbuhan ekonomi seperti yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut tidak paralel dengan penurunan angka kemiskinan dan jumlah pengangguran.
Ketua Majelis Nasional Perhimpunan Pergerakan 98 Sahat Simatupang mengatakan, pertumbuhan ekonomi tidak boleh dilihat hanya pada pertumbuhan pendapatan produk domestik bruto atau PDB saja. Namun masih ada komponen lain yang harus diperhitungkan, yakni inflasi nasional dan regional.
Baca Juga :Di Medan, Letjen TNI Ganip Warsito Minta Elemen Masyarakat BersatuKemudian, tingkat penggangguran nasional dan regional, tingkat daya beli, ratio indeks, capaian eksport dan import, cadangan devisa, hutang negara dan swasta, neraca negara dan cadangan emas negara.
"Jadi kesimpulan kami, apa yang disampaikan BPS soal angka 7,07 persen hanya bersifat temporer bukan karena fundamen ekonomi Indonesia telah membaik setelah dihantam dampak pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Klaim pertumbuhan ekonomi 7,07 persen itu berbahaya apalagi jika Presiden Joko Widodo menggunakan data itu saat pidato kenegaraan setiap tanggal 16 Agustus atau sehari menjelang HUT Kemerdekaan RI," ujar Sahat dalam siaran pers, Jumat 6 Agustus 2021.
Baca Juga:7 Sikap GMNI Akan Turun Aksi di Medan Terkait PPKM DaruratSebab, sambung Sahat, angka itu bukan perhitungan sebenarnya laju ekonomi kuartal II 2021 yang terhitung dari April hingga Juni, sebenarnya hanya berada di angka 1,75 persen jika pemerintah jujur mengakui pertumbuhan ekonomi kuartal II 2020 yang berada di angka minus 5,32 persen.
"Maknanya adalah jika diakumulasi, maka pertumbuhan ekonomi kuartal II 2021 adalah minus 5,32 persen ditambah 7,07 persen. Hasilnya 1,75 persen," ujar Sahat.
Baca Juga :Tokoh Papua: Luhut Terlalu Kecil Dibandingkan SBYSahat mengatakan, sebagai aktivis dia dan kawan-kawannya sesama aktivis 98 lebih melihat fakta-fakta di lapangan di kuartal II 2021 jumlah pengangguran dan kemiskinan bertambah tinggi dan daya beli melemah.
"Kalau pertumbuhan ekonomi naik karena fundamen ekonomi mulai kokoh, maka investor mulai confident masuk. Namun faktanya kan tidak seperti itu. Lantas tenaga kerja lulusan sekolah dan universitas tahun 2019 hingga 2021 tidak terserap karena investasi tidak masuk ditambah pengangguran terbuka akibat Covid-19 maka klaim pertumbuhan ekonomi 7,07 persen itu tidak dalam akal sehat. Coba lihat saja di daerah-daerah dimana APBD harus dikoreksi atau di refocusing untuk bantuan-bantuan sosial dan kesehatan yang seharusnya untuk belanja pembangunan," ujar Sahat.