drberita.id -Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar meluruskan Pernyataan Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi, dan Direktur Utama PT Prima Multi Terminal (PMT) Eko Hariyadi Budiyanto dengan substansi kondisi
Pelabuhan Kuala Tanjung (PKT) yang sepi.
"Saya mencermati, penjelasan Dirut Namarim (apakah LSM atau apa?) dan Dirut PT. PMT, justru hanya sebagai upaya melempar atau mengalihkan masalah. Seolah yang bermasalah itu adalah KEK yang dikelola pihak lain. Sementara Pelabuhan Kuala Tanjung yang dikelola PT PMT, seolah tidak bermasalah," ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar, Sabtu 15 April 2023.
Upaya pengalihan atau melempar masalah itu, kata Abyadi, terlihat dari penjelasan mereka (Dirut Namarim dan Dirut PT. PMT) berdua yang justru substansinya berbeda jauh dengan substansi yang kita sampaikan, yang merupakan hasil temuan tim Ombudsman RI Perwakilan Sumut di lapangan.
Temuan Ombudsman adalah, Pelabuhan Kuala Tanjung itu sepi. Tidak ada aktivitas bongkar muat. Tidak ada kapal pengangkut barang konsumsi yang sandar untuk bongkar muat. Tak terlihat juga tumpukan kontainer sebagai tanda pelabuhan itu ada aktivitas.
Bahkan, tiga crane canggih masih terlihat baru seolah tak pernah digunakan.
"Dengan kondisi pelabuhan yang sepi itu, rasanya rugi negara ini membangun itu dengan nilai Rp 43 triliun. Sehingga, rasanya sia sia proyek itu," tegas Abyadi.
Padahal, lanjut Abyadi, yang diharapkan dari pelabuhan yang dibangun dengan biaya besar itu adalah, agar bisa menjadi sumber pendapatan negara dari sektor kepelabubanan.
"Saya kira, hal ini kan sesuatu yang tidak bisa dibantah. Silakan saja berbagai pihak datang ke Pelabuhan Kuala Tanjung. Pasti menemukan pelabuhan sepi," katanya.
"Sebetulnya, yang saya harapkan dari penjelasan pihak PT. PMT adalah, sikap jujur bahwa operasionalisasi pelabuhan itu belum maksimal dan tidak sesuai harapan," sambung Abyadi.
Lalu, kata Abyadi, PT. PMT menjelaskan faktor faktor penyebab tidak maksimalnya operasionalnya. Lalu, berusaha menyelesaikan faktor faktor penghambat itu.
"Tapi sayangnya, PT. PMT saya rasa justru melempar masalah, seolah yang salah bukan Pelabuhan Kuala Tanjung. Tapi yang disalahkan seolah adalah KEK," tandas Abyadi.