DRberita | Untuk meningkatkan akses dan mempermudah masyarakat membayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bank Sumut melalui saluran E-Channel menjalin kerja sama dengan GoPay. Masyarakat akan semakin mudah melakukan pembayaran PBB dengan penggunaan aplikasi GoPay. Pembayaran PBB melalui Bank Sumut sebelumnya dilakukan melalui jaringan kantor, ATM, SMS Banking dan aplikasi Bukalapak khusus untuk Kota Binjai.Direktur Utama (Dirut) PT Bank Sumut Muchammad Budi Utomo mengatakan, kerja sama dengan GoPay untuk melakukan pembayaran semakin mudah. "Karena masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor. Apalagi jika selama ini alasan tidak membayar atau telat membayar karena tidak punya waktu atau sibuk. Jadi dengan membayar melalui GoPay, akan lebih mudah," kata Budi Utomo seusai peluncuran kerja sama di sela-sela HUT ke 58 PT Bank Sumut, di Lapangan Benteng Medan, Minggu 17 November 2019.Budi Utomo menjelaskan, dengan pembayaran PBB semakin mudah melalui GoPay, maka penerimaan PBB juga diharapkan semakin meningkat kepada pemerintah dalam penerimaan pajak."Langkah kerja sama inimenunjukkan komitmen Bank Sumut untuk terus berubah dan melakukan perubahan menuju Bank Sumut yang bermartabat," kata Budi Utomo. Untuk kabupaten kota yang sudah bisa membayar PBB melalui GoPay di antaranya Kabupaten Asahan, Batubara, Dairi, Deliserdang, Karo, Serdang Bedagai dan Tapanuli Selatan, Kota Medan, Binjai, Padang Sidempuan dan Tebing Tinggi," sambungnya.Head of Goverment Relation Sumatera GoJek Muhammad Ruslan mengatakan penandatanganan kerja sama Bank Sumut dengan GoPay dalam pembayaran PBB merupakan yang pertama untuk wilayah Sumatera. "GoPay memang sudah kerja sama dengan 9 pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Sumatera, tapi Bank Sumut yang pertama langsung meluncurkan program itu," kata Ruslan.
Kerja sama penggunaan aplikasi GoPay diapresiasi sesuai keinginan pemerintah untuk meningkatkan penggunaan uang elektronik atau program cash less society (masyarakat non tunai). Hal ini sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo untuk memaksimalkan transaksi non-tunai dalam transaksi keuangan pemerintah. (art/drc)